Ketika kedua istilah ini digabungkan untuk menilai Prabowo Subianto, narasi yang muncul adalah penggambaran sosok pemimpin dari lingkaran elite kaya-raya (didukung latar belakang keluarga berdarah biru politik dan konglomerasi bisnis) yang melanggengkan kekuasaannya melalui aliansi strategis dengan kekuatan militer, kepolisian, serta jajaran elite birokrasi.
Mengapa Anggapan Ini Muncul?
Sejumlah pengamat politik menilai ada beberapa indikator kebijakan yang membuat label “Borjuis Pretorian” ini berdengung di ruang publik
1. Ekspansi Peran Militer di Ranah Sipil: Kebijakan legislasi seperti revisi UU TNI yang memperluas peluang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil, serta penambahan ratusan struktur perwira tinggi baru, dinilai para kritikus sebagai sinyalemen menguatnya gejala kembalinya pengaruh militer dalam demokrasi sipil.
2. Konsolidasi Elite Kekuasaan: Langkah politik merangkul berbagai elemen elite kekuasaan—termasuk penunjukan tokoh-tokoh kunci dalam kabinet, penataan ulang institusi keamanan, hingga langkah akomodatif dalam penyusunan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)—memperkuat kesan berjalannya politik ala “geng elite” ketimbang agenda kerakyatan yang murni.
3. Latar Belakang Oligarkis: Realitas bahwa Prabowo tumbuh dari keluarga teknokrat terpandang, memiliki saudara miliarder, dan memimpin partai besar, secara otomatis melekatkan identitas kelas atas (bourgeoisie) yang sulit dipisahkan dari potret dirinya, terlepas dari retorika populisme yang kerap ia gaungkan saat kampanye.
Antara Tuduhan Elite dan Pembuktian Kerja Nyata
Di sisi lain, para pendukung pemerintah menolak keras label tersebut. Mereka menegaskan bahwa kebijakan memperkuat institusi pertahanan, keamanan, serta melibatkan figur berlatar belakang militer murni bertujuan demi stabilitas nasional dan efisiensi birokrasi, bukan demi membentuk negara pretorian.
Program-program prioritas seperti ketahanan pangan dan makan bergizi gratis justru diklaim sebagai bukti konkret bahwa komitmen Prabowo tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil, menjauh dari sifat borjuistik yang elitis.
Pada akhirnya, anggapan “Borjuis Pretorian” menjadi tantangan komunikasi politik sekaligus ujian bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Publik kini mengamati apakah kebijakan ke depan akan lebih mencerminkan penguatan oligarki yang ditopang kekuatan koersif, atau justru mampu mematahkan stigma tersebut lewat kepemimpinan yang inklusif dan demokratis./////
