Surabaya, seblang.com – Berawal dari persoalan dana talangan senilai ratusan juta rupiah, aset tanah bernilai lebih dari Rp3 miliar kini berada dalam pusaran sengketa hukum. Di balik perkara tersebut, muncul kisah Sri Indah Mujiati yang diduga menjadi korban praktik dana talangan bermasalah, serta Joni, seorang penjual nasi goreng yang ikut terancam kehilangan tanah yang telah dibelinya sejak 2010.
Persoalan ini mendapat perhatian serius Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama. Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menyoroti ketimpangan mencolok antara nilai utang sekitar Rp300 jutaan dengan aset yang disebut mencapai Rp3 miliaran.
“Di sini kita bicara bagaimana peran negara. Yang diutang Rp300 juta sekian, sementara yang menjadi objek nilainya Rp3 miliar sekian. Di situ kita bicara aspek keadilan,” tegas senator cantik.
Menurutnya, perbedaan nilai yang mencapai hampir sepuluh kali lipat tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata. Ada aspek keadilan yang harus diperhatikan, terutama apabila hubungan utang piutang berkembang menjadi sengketa kepemilikan aset.
Kasus ini menjadi semakin pelik karena tidak hanya menyangkut Sri Indah Mujiati sebagai pihak yang disebut terlibat dalam hubungan dana talangan, tetapi juga Joni yang sebelumnya telah membeli sebagian tanah tersebut.
Kisah panjang itu bermula pada 2010. Joni membeli sebidang tanah dari Sri Indah Mujiati seharga Rp170 juta. Saat transaksi berlangsung, sertifikat tanah masih atas nama Sri Indah, sedangkan dokumen aslinya disebut berada dipihak lain
“Awalnya saya beli ke Bu Sri Indah Mujiati. Bu Sri ada sertifikat atas nama Bu Sri, resmi tahun 2010. Saya dikasih fotokopinya. Katanya sertifikat itu posisinya di pihak lain,” ungkap Joni.
Selama beberapa tahun, transaksi tersebut tidak menimbulkan persoalan yang diketahui Joni. Namun, situasi berubah pada 2016 ketika muncul sengketa yang disebut berkaitan dengan hubungan utang piutang antara Sri Indah Mujiati dan seseorang bernama Tomi.
Dalam persoalan tersebut, Sri Indah diduga turut menjadi korban praktik dana talangan bermasalah yang berujung pada sengketa aset bernilai miliaran rupiah.
Dugaan itu menjadi salah satu persoalan yang perlu ditelusuri melalui proses hukum, terutama mengenai bagaimana hubungan utang piutang dapat berkembang menjadi persoalan peralihan hak atas tanah.
Joni sendiri mengaku tidak memahami secara lengkap hubungan hukum antara Sri Indah dan Tomi. Ia hanya mengetahui bahwa tanah yang telah dibelinya ikut terseret dalam sengketa tersebut.
“Katanya awalnya utang piutang sama Pak Tomi. Kok bisa jadi jual beli, dibalik nama? Itu kan bagaimana?” ujarnya.
Persoalan semakin rumit karena bidang tanah yang dibeli Joni belum dipisahkan dari sertifikat induk. Akibatnya, meskipun mengaku telah menyelesaikan transaksi pembelian sejak 2010, hingga kini ia belum memiliki sertifikat tersendiri atas nama pribadinya.











