Sanusi menjelaskan, alat tersebut tidak hanya disiapkan untuk SPPG. Sekolah penerima manfaat juga akan dilibatkan sehingga pemeriksaan dapat dilakukan sebelum makanan dikonsumsi siswa.
“Minimal masing-masing SPPG kita kasih satu paket, terus sekolah penerima kita kasih juga. Jadi sebelum dibagikan ke siswa, sekolah berwenang dan berhak mengetes makanannya sehat atau tidak,” kata Sanusi.
Ia menegaskan, makanan yang dinilai tidak memenuhi standar keamanan harus ditolak dan tidak boleh diberikan kepada siswa.
“Kalau tidak sehat makanannya ya harus ditolak,” tegasnya.
Menurut Sanusi, pengawasan MBG tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata. Program tersebut menyangkut langsung kesehatan dan keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat.
“Harus diprioritaskan karena ini untuk keselamatan bangsa. Ini merupakan kepedulian dari KSP untuk memastikan bahwa MBG benar-benar menyasar pada tujuan dan benar-benar safety untuk dikonsumsi oleh murid-murid,” ujarnya.
627.925 Penerima Manfaat, Pengawasan Melibatkan Banyak Unsur
Berdasarkan pemaparan Pemerintah Kabupaten Malang, pelaksanaan MBG saat ini telah menjangkau 627.925 penerima manfaat yang dilayani melalui 258 SPPG.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 226 SPPG atau sekitar 87,6 persen telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pengawasan program juga melibatkan sejumlah unsur. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang bertindak sebagai Komandan Satgas MBG dengan dukungan Inspektorat, Dinas Kesehatan, TNI-Polri hingga camat di 33 kecamatan.
Skema tersebut disiapkan untuk memastikan pengawasan tidak berhenti di tingkat SPPG, tetapi juga berjalan hingga sekolah dan wilayah penerima manfaat.
KSP Cek Langsung Dapur SPPG Pakis
Setelah menerima paparan di Pendopo Agung, Alfret bersama rombongan KSP melanjutkan monitoring secara langsung ke SPPG Tirtomoyo, Kecamatan Pakis.
Peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat kondisi sebenarnya dari proses penyediaan makanan MBG. Rombongan mengecek sejumlah tahapan, mulai dari penerimaan bahan makanan, penyimpanan, proses pengolahan, kebersihan dapur hingga penyiapan makanan sebelum didistribusikan.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dari evaluasi KSP karena kondisi lapangan perlu dipastikan sesuai dengan laporan yang diterima pemerintah.
Monitoring langsung juga menjadi upaya memastikan rantai penyediaan makanan MBG berjalan secara higienis dan memenuhi standar keamanan pangan.
Dengan sistem pengawasan berlapis serta pemeriksaan melalui test food, Pemkab Malang berupaya menutup celah terjadinya masalah keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.
Bagi pemerintah daerah, keberhasilan program MBG bukan hanya soal banyaknya makanan yang tersalurkan kepada penerima manfaat, tetapi juga memastikan setiap makanan yang dikonsumsi siswa aman, sehat dan sesuai standar.
