Banyuwangi, seblang.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi mendapat apresiasi dari lembaga anti rasuah di Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Pemkab Banyuwangi cepat menindaklanjuti rekomendasi dalam upaya menutup celah yang berpotensi menimbulkan risiko tindak pidana korupsi.
Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Wahyudi, saat Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah di ruang rapat DPRD Banyuwangi, Selasa (1/9/2026).
Rakor tersebut dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahya Negara, pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wahyudi mengatakan, rakor tersebut merupakan agenda rutin KPK yang digelar di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya mencegah tindak pidana korupsi.
“Setiap tahun memang kita lakukan untuk setiap daerah. Secara umum, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi termasuk yang paling cepat dalam menindaklanjuti beberapa rekomendasi kita sebelumnya, khususnya untuk menutup celah-celah resiko tindak pidana korupsi,” kata Wahyudi.
Menurut Wahyudi, pencegahan korupsi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi dan pembenahan tata kelola menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.
“Jadi ini yang diharapkan, terutama terkait dengan pola-pola pencegahan korupsi yang mengedepankan upaya-upaya salah satunya pendidikan, pencegahan, baru kemudian penindakan,” jelasnya.
KPK berharap koordinasi dengan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga berbagai potensi celah korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diminimalkan.
