Dalam kasus riil di lapangan, terdapat warga Dusun Krajan Desa Ketapang yang menderita sakit karena mobil ambulans tidak bisa lewat dan terpaksa dievakuasi menggunakan sepeda motor.
Politisi asal Kecamatan Giri tersebut menuturkan kemacetan yang terjadi di Ketapang mengakibatkan terganggunya distribusi komoditas penting seperti BBM, semen, dan hasil laut. “Kemacetan ini menyebabkan keterlambatan pasokan dan pembusukan logistik pangan yang memicu kerugian material besar bagi pelaku usaha,” imbuh Bu Nikmah.
Selain itu juga berdampak negatif terhadap pendapatan para pekerja (seperti buruh pabrik pengolahan udang ekspor) kesulitan mencapai lokasi kerja, sehingga kehilangan pendapatan harian atau borongan mereka.
Bahkan tidak sedikit para pelaku usaha lokal dan UMKM, seperti; Warung, restoran, dan toko kelontong di sepanjang jalur terdampak sepi pembeli karena calon pelanggan terjebak macet dan enggan berhenti.
Menurut Bu Nikmah yang tidak kalah memprihatinkan akibat kemacetan Ketapang adalah terjadinya penurunan citra sektor pariwisata Banyuwangi. Banyak wisatawan, tamu resmi, maupun pelaku bisnis terlambat menghadiri agenda penting atau bahkan tertinggal jadwal penerbangan, yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan wisatawan terhadap Banyuwangi.
Kemacetan yang terjadi berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan stres dan kelelahan masyarakat. Pengguna jalan dan warga sekitar pelabuhan mengalami kelelahan fisik dan stres psikologis akibat kebisingan, polusi udara, serta waktu produktif yang terbuang sia-sia di jalan.
” Rasa frustrasi yang menumpuk memicu gelombang protes keras dari masyarakat setempat, termasuk aksi demonstrasi hingga ancaman blokade pelabuhan oleh warga yang menuntut kenyamanan ruang publik mereka dikembalikan,” tambah Bu Nikmah.
Untuk mengurai kemacetan di kawasan Pelabuhan Ketapang pemerintah pusat melalui kementrian dan lembaga terkait diharapkan secepatnya membangun jalur lalu lintas alternatif, menata ulang teknis layanan penyeberangan dan memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku tindak kecurangan baik oknum petugas, operator kapal maupun para driver maupun masyarakat luas.
Pimpinan DPRD asal PKB Banyuwangi juga mendesak eksekutif untuk pro aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementrian Perhubungan, PU dan Lembaga terkait untuk fokus dan serius menuntaskan dan mencari solusi kemacetan Ketapang dan,” Antisipasi dibukanya jalan tol Prosiwangi yang sudah sampai ruas Paiton yang potensi menambah volume jumlah kendaraan yang masuk pelabuhan Ketapang. Sehingga butuh langkah antisipatif agar tidak terjadi kemacetan yang lebih parah dan merugikan masyarakat Banyuwangi,” pungkas Hj Nikmah./////
