Blitar, seblang.com — Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Blitar menyoroti masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Blitar dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Niswatus Sholikhah, dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025, Selasa (31/03/2026).
Dalam pandangannya, Niswatus menjelaskan bahwa meskipun angka TPT di Kabupaten Blitar menunjukkan tren penurunan, capaian tersebut dinilai belum mampu melampaui tingkat provinsi.
Ia mengatakan, berdasarkan data LKPJ Tahun 2025, TPT Kabupaten Blitar turun dari 4,77 persen pada 2024 menjadi 4,49 persen pada 2025. Namun, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Jawa Timur pada Agustus 2025 yang berada di angka 3,88 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penanganan pengangguran di daerah masih perlu diperkuat agar penurunannya lebih signifikan.
Niswatus menambahkan, pemerintah daerah perlu melakukan langkah strategis dengan mengurai secara rinci penyebab masih tingginya angka TPT, khususnya terkait kesesuaian antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kualifikasi tenaga kerja.
“Pemerintah Kabupaten Blitar perlu memetakan secara rinci penyebab angka TPT, terutama terkait kesesuaian antara lapangan pekerjaan dengan kualifikasi tenaga kerja. Dengan begitu, ke depan diharapkan tren penurunannya bisa lebih signifikan,” jelasnya.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga mendorong Pemerintah Kabupaten Blitar untuk memperluas ketersediaan lapangan kerja, terutama bagi masyarakat usia produktif. Salah satu upaya yang dinilai efektif adalah dengan meningkatkan peran investasi dari sektor swasta.
Ia mengungkapkan, pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam menarik investasi yang sesuai dengan potensi daerah serta selaras dengan skala prioritas pembangunan.
“Investasi dari pihak swasta tidak hanya mampu menyerap tenaga kerja, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Lebih lanjut, Fraksi Partai Golkar meminta adanya kejelasan arah kebijakan pemerintah daerah terkait sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan sebagai peluang investasi di Kabupaten Blitar.
Menurut Niswatus, penjelasan yang komprehensif mengenai sektor unggulan sangat dibutuhkan agar investasi yang masuk tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu memberikan dampak luas dan inklusif bagi masyarakat.
“Kami ingin mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai potensi atau sektor investasi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Blitar, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.////////
