‘Pembangunan apapun tanpa perencanaan yang baik itu nonsense, apalagi tidak dilaksanakan, sehingga dalam rapat banggar saya mendesak untuk dianggarkan, “ tegasnya.
Selain perencanaan proyek penanganan banjir, DPRD juga meminta kepada Pemkab bersama instansi terkait untuk melakukan evaluasi terhadap Hak Guna Usaha (HGU) sejumlah kawasan yang menyalahi aturan HGU dengan merubah fungsi lahan.
Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, H. Mujiono membenarkan bahwa dalam rapat antara TPAD dengan Banggar DPRD Banyuwangi sepakat persoalan penanganan banjir menjadi focus utama pembahasan KUA-PPAS APBD 2023 selain urusan wajib, urusan pilihan dan pemulihan ekonomi.
“ Yang menjadi tranding topik dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2023 saat ini adalah masalah penanganan banjir yang terjadi dalam beberapa waktu terakgir di Banyuwangi,“ jelas H. Mujiono.
Mantan Doses Untag 45 Banyuwangi mengungkapkan penanganan banjir yang melanda beberapa Kawasan di Banyuwangi, pihaknya telah meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk saling bersinergi menyamakan program kegiatan penanganan banjir.
Dalam hal penanganan banjir, lanjut penghobi bulutangkis itu, Dinas PU Cipta Karya,Perumahan dan Pemukiman akan mengalokasikan anggaran untuk rehablitasi infrastruktur. Kemudian DPU Pengairan menitik beratkan pada program normalisasi sungai, saluran irigasi dan air bersih.
Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) fokus pada Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) khususnya terkait pemanfaatan lahan HGU. Dinas Pertanian dan Pangan memiliki tugas melakukan pengawasan konversi tanaman sesuai dengan kondisi geografis Banyuwangi, misalnya terkait tanaman keras yang berubah menjadi tanaman non keras.
“Penanganan musibah banjir secara komperhensif mulai hulu hingga hilir harus bisa tertangani dengan baik sehingga di masa mendatang tidak terjadi lagi bencana banjir termasuk penataan drainase / saluran pembuangan air hujan di wilayah perkotaan,” pungkas H. Mujiono.////
