Sidoarjo, seblang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama pemerintah kabupaten/kota di kawasan pesisir pantai utara (Pantura) Jawa menyatakan komitmennya untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut dideklarasikan dalam rangkaian Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove di Balai Sidang Universitas Indonesia, Senin (10/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir, sekaligus menjaga kelestarian dan pemanfaatan ekosistem mangrove secara berkelanjutan.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan terbangun kesepahaman dan komitmen bersama antarpemangku kepentingan, serta menghasilkan langkah tindak lanjut dalam mengembangkan model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekosistem mangrove.
Para kepala daerah yang hadir menegaskan bahwa ekosistem mangrove tidak hanya penting sebagai benteng alami pantai, tetapi juga dapat menjadi fondasi ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.
“Melalui deklarasi ini kami berkomitmen menjadikan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai fondasi pembangunan masyarakat pesisir yang inklusif, produktif, tangguh, dan berkelanjutan,” kata Bupati Sidoarjo Subandi.
Menurutnya, terdapat lima poin komitmen bersama yang disepakati para kepala daerah dalam pertemuan tersebut.
Pertama, memperkuat pemberdayaan yang inklusif dan partisipatif, melalui pendataan kelompok sasaran, pemetaan potensi, peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, hingga penguatan peran masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pelestarian mangrove.
Kedua, mendorong ekonomi berkelanjutan berbasis mangrove, dengan mengoptimalkan potensi silvofishery, perikanan berkelanjutan, produk olahan hasil laut dan mangrove, hasil hutan bukan kayu, ekowisata, serta UMKM lokal yang bernilai tambah dan berdaya saing.
Ketiga, memperkuat kelembagaan dan ekonomi lokal, melalui pengembangan kelompok usaha, koperasi, BUM Desa/BUM Desa Bersama agar mampu membangun kemitraan, mengakses pembiayaan, dan mengelola usaha secara profesional.
Keempat, meningkatkan sinergi multipihak, dengan dukungan kebijakan, riset, inovasi, investasi, teknologi, akses pasar, hingga tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat pesisir yang mandiri dan sejahtera.
Kelima, menyusun dan memantau rencana aksi bersama, dengan menetapkan prioritas wilayah, sasaran penerima manfaat, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi berkala agar dampaknya nyata dan berkelanjutan.
Pemkab Sidoarjo meyakini, melalui kolaborasi erat, inovasi, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, ekosistem mangrove tidak hanya akan tetap lestari.
Lebih dari itu, mangrove diharapkan menjadi sumber kesejahteraan, ketahanan ekonomi, sekaligus warisan berharga bagi generasi saat ini dan mendatang. (hst)
