Banyuwangi, seblang.com – BPJS Ketenagakerjaan memperluas strategi perlindungan pekerja dengan menggandeng Nahdlatul Ulama (NU) melalui Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Kolaborasi ini menyasar pekerja sektor informal yang selama ini belum tersentuh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Kerja sama tersebut dibahas dalam forum silaturahmi di Kantor PWNU Jawa Timur, Jumat (24/4/2026). Hadir dalam pertemuan itu Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Alif Noeriyanto Rahman, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Ihsanudin, serta Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Alif Noeriyanto Rahman, mengatakan mayoritas warga NU merupakan pekerja informal. Kondisi itu dinilai menjadi peluang strategis untuk memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial.
“Dari sekitar 61 juta anggota NU, kurang lebih 80 persen merupakan pekerja informal. Ini menjadi dasar penting bagi kami untuk mendorong perlindungan yang lebih luas,” kata Alif.
Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan tidak berhenti di tingkat Jawa Timur, tetapi dapat berkembang menjadi model kerja sama skala nasional.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah langkah strategis, mulai dari penyediaan fasilitas kesehatan hingga penguatan perlindungan jaminan sosial bagi pengurus dan unit usaha di bawah naungan PWNU.
Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz, menyambut positif inisiatif tersebut. Menurutnya, NU sebagai organisasi besar yang menaungi berbagai profesi memiliki tanggung jawab untuk memastikan anggotanya mendapatkan perlindungan kerja.
“NU adalah rumah besar bagi semua profesi. Harapannya, kolaborasi ini memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya para pekerja,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJS Ketenagakerjaan, Ihsanudin, menegaskan pendekatan berbasis komunitas menjadi cara efektif menjangkau pekerja informal yang selama ini belum masuk dalam sistem perlindungan formal.
Ia menjelaskan, melalui kerja sama ini pekerja di lingkungan NU didorong untuk masuk dalam program perlindungan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), hingga Jaminan Pensiun (JP).
“Risiko pekerjaan itu selalu ada. Ketika risiko terjadi, negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan perlindungan berupa santunan hingga beasiswa,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi, Ocky Olivia, menegaskan perluasan kepesertaan sektor informal menjadi prioritas utama.
“Kami ingin setiap tetes keringat pekerja informal dihargai. Jika terjadi kecelakaan kerja, biaya pengobatan ditanggung penuh tanpa batas plafon,” kata Ocky.
Melalui kolaborasi ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap pekerja informal dapat bekerja lebih tenang, produktif, dan terlindungi dari risiko ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun risiko sosial lainnya.////////////
