Banyuwangi, seblang.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat dengar pendapat (hearing) terkait dugaan hilangnya data sekitar 1.700 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) warga Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi, Kamis (6/10/2022).
Hilangnya data tersebut mengakibatkan ribuan KPM setempat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
Rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Irianto, Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi yang didampingi Marifatul Kamila, Wakil Ketua Komisi 1 dihadiri dan diikuti oleh sebagian anggota dewan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), perwakilan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, Camat Sempu, Kepala Desa (Kades) Jambewangi, LSM Rakyat Blambangan Bersatu, Pendamping PKH dan beberapa undangan lain.
Menurut Irianto, Ketua Komisi 1 DPRD Banyuwangi, acara yang digelar bukan untuk mencari pihak yang salah/benar terkait dengan hilangnya data warga linkungan Telogosari Desa Jambewangi.
“Tetapi berusaha bersama mencari solusi terbaik karena berkaitan dengan urusan perut warga yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan dari Kementrian Sosial RI. Terkait benar atau salah biar menjadi urusan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi,” jelasnya kepada sejumlah wartawan.
Politisi PDI Perjuangan asal Muncar itu menuturkan berdasarkan informasi yang masuk ke dewan, instansi terkait sebenarnya sudah melaksanakan update data setiap bulan. Namun untuk mencari data dan fakta yang sebenarnya biar menjadi tugas Inspektorat Banyuwangi.
“Solusi yang disepakati antara lain memanfaatkan alokasi 40 persen Dana Desa (DD) yang masih bisa dioper ke program bantuan sosial, program atau Kanggo Riko. Kami sudah meminta kepada SKPD yang hadir untuk mencari solusi terbaik bagi waga Jambewangi yang selayaknya mendapatkan bantuan, datanya hilang sehingga tidak mendapatkan bantuan,” imbuh Irianto.
Dewan meminta para pihak untuk melakukan pendataan ulang, termasuk yang hilang dimasukan lagi dan dikawal bersama-sama. ”Termasuk dari media massa untuk mengawal karena ada 1.700 warga yang datanya hilang jumlah yang tidak sedikit. Yang penting kita berusaha karena hal tersebut menjadi kewenangan Kementrian Sosial RI,” pungkasnya.
Sementara Henik Setyorini, Kepala Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi mengungkapkan pihaknya meminta kepada semua Kades dan operator untuk melakukan update data setiap bulan yang dilakukan pada tanggal 14 – 29 setiap bulannya.
“Maintenance (pemeliharaan) baru selesai hari ini dan karena bukan range waktu untuk mengusulkan, nanti kita tunggu tanggal 14 semoga tidak ada maintenance lagi. Untuk operator Desa Jambewangi pergerakan teman-teman termasuk lumayan,” jelasnya.
Selanjutnya dia menuturkan pihaknya pasti menerima semua usulan dari pemerintah desa, tetapi untuk menentukan layak atau tidak sebagai warga yang berhak menerima bantuan sosial menjadi kewenangan dari Kementrian Sosial RI.
Sementara Masykur, Kepala Desa (Kades) menyatakan pertemuan yang digelar oleh DPRD Banyuwangi menjadi evaluasi bagi semua pihak terkait manajemen, regulasi dan sistem penerimaan bantuan sosial yang dilakukan selama ini mulai dari Pemerintah Desa yang dilaporkan kepada Dinas Sosial.
“Ke depan kami sepakat untuk memanfaatkan celah yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sehingga apabila Pemdes tidak melakukan Musdes tiba-tiba data KPM Desa Jambewangi hilang. Untuk menentukan benar salahnya menjadi kewenangan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi,” jelasnya.
“Permasalahan yang terjadi di Desa Jambewangi tidak saling menyalahkan tetapi mencari solusi data KPM yang terhapus bisa segera ditangani agar hak-hak mereka untuk mendapatkan bantuan sosial terpenuhi,” imbuh Masykur.////
