Banyuwangi, seblang.com – Dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan sebagai salah satu perwujudan konsep Tri Sakti Bung Karno di Republik Indonesia setelah puluhan tahun merdeka menjadi isu-isu yang akan ditindak lanjuti Pimpinan dan anggota Komisi VI DPR RI dalam rapat kerja dengan menteri.
Menurut Sonny T. Danaparamita, Ketua rombongan Komisi VI DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, melakukan kunjungan kerja spesifik di kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
Dalam program rangkaian kunjungan kerja tersebut, juga digelar pertemuan antara Rombongan Komisi VI DPR RI bersama perwakilan dari Kementerian BUMN, Direksi Perum Bulog dan Direksi PT. Rajawali Nasional Indonesia (Persero).
Ikut dalam Rombongan Komisi VI DPR RI selain Sonny T. Danaparamita, Ketua Rombongan antara lain; Rieke Diah Pitaloka, Marwan Jafar, I Nyoman Parta, Trifena Tinal, Hj. Melani Leimena Suharli, Hj. Nevi Zuarina, Daeng Muhammad dan Ir. HM. Idris Leina.
Dalam sambutannya, legislator senayan asal Banyuwangi tersebut antara lain mengungkapkan kunjungan yang dilakukan salahsatu tujuannya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sekaligus guna memastikan ketersediaan pangan kita dalam masa pandemi ini.
“Dari paparan tadi, dapat kami melihat bagaimana kesiapan Bulog dalam menghadapi situasi bangsa saat ini. Berbagai aspek telah dipersiapkan, diantaranya kemungkinan puncak panen yang akan terjadi bulan Maret-April (maju sebulan dari tahun sebulannya). Kemudian adanya harga dibawah HPP, sampai dengan kemungkinan adanya gangguan yang diakibatkan oleh La-Nina. Persiapan tentang produksi dan ketersediaan kebutuhan pangan juga disampaikan oleh direksi PT. Rajwali Nasional Indonesia”, ujar Sonny.
Setelah direksi dari Bulog dan PT. Rajawali Nasional Indonesia menyampaikan paparannya, berbagai masukan dan catatan penting telah disampaikan oleh rombongan Komisi VI DPR RI secara langsung yang ikut hadir di komplek pergudangan Bulog Purwasari 2 kabupaten Karawang.
Disitulah pentingnya roadmap dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beserta seluruh perusahaan plat merah yang ada.“Menurut kami usulan dan masukan tentang perlunya segera dibentuk Badan Pangan Nasional dan sinergitas BUMN klaster pangan, termasuk bagaimana mewujudkan kedaulatan pangan di republik ini adalah isu-isu yang akan kami tindak lanjuti dalam rapat kerja dengan menteri. Disitulah pentingnya roadmap dari BUMN beserta seluruh perusahaan plat merah yang ada”, tegas Sonny.
“Yang jelas, kami tidak mau lagi melihat ada tumpukan beras impor yang sudah berada di gudang lebih dari 3 tahun seperti yang terlihat. Kami juga tidak tega mendengar Bulog yang harus mengeluarkan biaya milyaran bahkan hingga triliunan rupiah hanya untuk biaya menyimpan beras dan membayar bunga bank”, tegas politisi PDI Perjuangan tersebut. (Nurhadi)
