Foto: Salimi,Ketua Komisi 4 DPRD Banyuwangi
Banyuwangi, seblang.com – Berita keluhan wali murid tentang mahalnya biaya pendaftaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri Banyuwangi, sangat disayangkan oleh ketua Komisi 4 DPRD Banyuwangi, Salimi.
Menurut Salimi, ditengah masyarakat sedang menghadapi situasi perokonomian yang sulit imbas dari pandemi Covid 19 seperti ini, Seharusnya pihak sekolah koperatif membantu atau memberikan toleransi kepada wali murid yang tidak mampu. Apalagi pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk pendidikan yang sangat besar.
“Ini tidak benar dan harus dihilangkan tarikan-tarikan dengan alasan-alasan yang tidak jelas seperti pengadaan lahan untuk perluasan sekolah dan lain lain,” kata Salimi.
Sebagai ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Banyuwangi yang membidangi pendidikan, Salimi akan menurunkan tim untuk melakukan investigasi kepada para wali murid dan memanggil pihak sekolah dan tersebut untuk menjelaskan.
“Komisi 4 DPRD segera menurunkan tim untuk mengali informasi dengan menanyakan langsung kepada wali murid serta memanggil pihak sekolah dan lembaga yang menaungi untuk di dengar alasannya,” kata Salimi.
Salimi juga telah mendapat bukti pesan melalui WhatsApp dan bukti pembayaran melalui transfer pihak Komite kepada wali murid calon siswa/siswi yang isinya meminta wali murid mentransfer sisa pembayaran melalui rekening Komite dengan keterangan titipan keperluan siswa.
“Ini juga terjadi di MTs Negeri lain yang ada di Banyuwangi, rata-rata hampir sama cara pungutannya,” kata Salimi.
Seperti diketahui sebelumnya, banyaknya wali murid yang mengeluh adanya biaya pendaftaran sekolah di MTs Negeri 1 Banyuwangi yang mencapai jutaan rupiah dengan dalih untuk membayar daftar ulang sebesar Rp. 3.898.000 dengan rincian untuk uang seragam Rp. 1.898.000,- dan sumbangan atau uang gedung sebesar Rp. 2.000.000,-.
Bahkan seorang wali murid berinisial NH salah satu pegawai pemerintahan mengatakan jika anaknya juga diminta membayar biaya daftar ulang sebesar Rp. 4.800.000. Namun baru dibayar sepatuhnya. Sementara yang separuh harus dbayarkan pada tanggal 2 Mei 2020 mendatang.
“Istri saya malah dibilangi oleh salah satu pegawai jika tidak bisa membayar tanggal 2 Mei 2020 maka akan dikeluarkan dan dicoret sebagai siswa MTS Negeri 1 Banyuwangi,” kata NH. (win/guh)
