Banyuwangi, seblang.com – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kembali memaparkan alasan adanya kebijakan peniadaan mudik yang diterapkan pemerintah pusat, dan kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh daerah di Tanah Air.
Ipuk memahami, peniadaan mudik adalah kebijakan yang tidak populis. Sebab, mudik adalah tradisi masyarakat yang telah berlangsung dari generasi ke generasi. Apalagi, pada tahun lalu, kebijakan serupa juga diambil. Sehingga rasa rindu kepada keluarga di kampung halaman semakin memuncak.
”Ini (peniadaan mudik, Red) tidak populis. Setiap saya upload peniadaan mudik di medsos, selalu dibully. Tapi tugas pemerintah kan tidak untuk bikin sesuatu yang populis saja, tapi bagaimana melindungi semuanya agar tidak ada lonjakan kasus Covid-19 seperti di India dan beberapa negara lain,” ujar Ipuk sesuai berkegiatan di Kecamatan Rogojampi, Rabu (12/5/2021).
”Menjadi pemimpin tidak bisa menyenangkan semua orang. Kalau kata Steve Jobs, untuk membuat semua orang senang, jangan jadi pemimpin, jadilah penjual es krim,” imbuh alumnus Universitas Negeri Jakarta tersebut.
Ipuk menegaskan, tak ada untungnya bagi pemerintah menerapkan kebijakan peniadaan mudik. Justru dengan peniadaan mudik, pemerintah kehilangan momentum menggerakkan ekonomi. ”Sehingga jelas, pertimbangan pemerintah memutuskan peniadaan mudik semata-mata untuk melindungi semua dari potensi lonjakan Covid-19,” ujarnya.
Menurut Ipuk, mudik adalah momentum ekonomi untuk menggerakkan ekonomi warga. Artinya, jika ada mudik, pemerintah diuntungkan karena ekonomi masyarakat bergerak kencang.
