“Pembaruan tiga aplikasi yang dimiliki Biro Administrasi Pembangunan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat mempermudah penerima layanan dalam mengakses layanan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Henggar menjelaskan fungsi masing-masing aplikasi. SMEP difokuskan sebagai sarana pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar pelaksanaannya berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan.
Sementara itu, SINFRA JATIM hadir sebagai sistem informasi yang dapat diakses masyarakat untuk memantau perkembangan dan progres pembangunan berbagai proyek strategis di Provinsi Jawa Timur.
Adapun Selasar KPBU dirancang untuk mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur agar dapat berkolaborasi dengan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Administrasi Pembangunan juga mengajak seluruh peserta forum untuk memberikan masukan yang konstruktif. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan layanan Biro Administrasi Pembangunan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. (*/ady)
