“Melalui sistem pendidikan PAUD Holistik Integratif, tidak hanya urusan pendidikan saja, kesehatan juga dimasukkan di sana,” tuturnya.
Ning Ita menegaskan, penerapan PAUD HI membutuhkan keterlibatan lintas perangkat daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan dalam pembinaan lembaga PAUD, sementara Dinas Kesehatan mendukung pemenuhan layanan kesehatan dan gizi anak. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki peran dalam aspek pengasuhan dan perlindungan.
Karena itu, ia meminta pendidik, pengelola lembaga PAUD, serta kader Posyandu memahami pelaksanaan PAUD HI dengan baik. Sinergi seluruh pihak diperlukan agar kebutuhan anak dapat terpenuhi sesuai tahapan tumbuh kembangnya.
Selain pemenuhan kebutuhan dasar, Ning Ita juga mengingatkan agar layanan PAUD diberikan secara setara tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun asal daerah anak. Nilai-nilai budaya lokal yang positif, seperti unggah-ungguh dan tata krama, juga perlu ditanamkan sejak dini sebagai bagian dari pembentukan karakter.
Saat ini, Kota Mojokerto memiliki 140 lembaga PAUD. Sebanyak 133 lembaga berada dalam pembinaan dan pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan tujuh lainnya berada di bawah kewenangan Kementerian Agama.
Melalui penguatan implementasi PAUD HI, Pemerintah Kota Mojokerto berharap seluruh lembaga PAUD dapat memberikan layanan yang semakin berkualitas, sehingga anak-anak dapat tumbuh sehat, berkembang optimal, dan memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi generasi unggul di masa depan..(ris)
