Sidoarjo, seblang.com – Pengelolaan makam Mbah Djaelani di Desa Kajeksan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 48 Tahun 2017. Pemerintah Desa (Pemdes) Kajeksan bersama pengurus makam berupaya memperjelas mekanisme pengelolaan agar berjalan sesuai ketentuan hukum dan tata kelola pemerintahan desa.
Kepala Desa Kajeksan, Slamet Wibisono, mengatakan bahwa kewenangan dalam pengelolaan aset desa tidak dapat dilakukan secara sepihak. Pelaksanaannya harus melalui mekanisme penataan aset, didukung regulasi hukum yang jelas, serta dikoordinasikan dengan dinas terkait.
Menurutnya, apabila suatu wilayah sedang menghadapi proses transisi atau wacana pengalihan pengelolaan tempat religi kepada pemerintah desa, seluruh tahapan harus tetap berada dalam koridor hukum dan mengikuti prosedur tata kelola pemerintahan desa.
Lebih lanjut, Slamet Wibisono menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut dari Perbup, pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu menyusun Peraturan Desa (Perdes) yang secara spesifik mengatur tata kelola, termasuk hak dan kewajiban pihak pengelola di tingkat desa.
Pemerintah desa juga dapat mendelegasikan pelaksanaan pengelolaan kepada lembaga atau badan hukum yang dibentuk oleh desa, sehingga pengelolaan dapat berjalan lebih terarah dan profesional.
Sementara itu, Drs. H. Zaenul Fanani, Ketua Pengurus Makam Mbah Djaelani, mengatakan bahwa pemanfaatan aset desa sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 48 Tahun 2017 diharapkan dapat memberikan kejelasan status hukum sekaligus perlindungan terhadap aset.
