Terlebih, Yudi selaku pemilik tambang secara terbuka mengakui bahwa dokumen perizinan yang dimilikinya baru WIUP dan IUP Eksplorasi.
“Baru izin WIUP dan IUP eksplorasi mas,” ungkap Yudi saat dikonfirmasi Seblang.com melalui WhatsApp, Sabtu (14/11/2026).
Padahal, IUP Eksplorasi berbeda dengan IUP Operasi Produksi. Pemegang izin tahap eksplorasi tidak serta-merta diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan untuk produksi.
Pasal 160 Undang-Undang Minerba mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar bagi pemegang IUP atau IUPK tahap eksplorasi yang melakukan kegiatan operasi produksi.
Persoalannya kini bukan hanya soal siapa yang berwenang menutup tambang. Namun, juga apakah aktivitas yang sudah dilaporkan kepada kepolisian tersebut telah diperiksa kesesuaiannya dengan izin yang dimiliki.
Di tengah keluhan warga mengenai potensi kerusakan lingkungan, kepastian mengenai legalitas dan jenis kegiatan tambang di perbatasan Desa Songgon dan Desa Parangharjo menjadi penting.
Sementara itu, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Muharman Arta, S.I.K., M.H., telah menerima informasi mengenai aktivitas tambang yang dikeluhkan warga. Ia menyatakan akan segera menindaklanjuti dan melakukan pengecekan.
“Terima kasih informasinya. Segera ditindaklanjuti dan dicek,” respons Muharman.///////
