Situbondo, seblang.com – Iklim investasi di Kabupaten Situbondo sempat memanas menyusul ketidakpastian nasib 47 calon karyawan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) 05. Puluhan warga lokal tersebut sempat terombang-ambing tanpa kejelasan status kerja, hingga memicu reaksi keras dari Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo.
Ke-47 warga ini bukan orang baru. Mereka merupakan relawan yang telah berkontribusi sejak awal pembangunan serta telah mengantongi sertifikasi melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) resmi. Namun, status mereka untuk menjadi karyawan sempat menggantung, yang dinilai legislatif sebagai bentuk pengabaian terhadap kontribusi putra daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, M. Faisol, menyampaikan kekecewaannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di kantor DPRD Situbondo. Ia menegaskan bahwa perusahaan harus memprioritaskan mereka yang telah berkontribusi sejak awal.
“Mereka bukan orang asing. Mereka relawan yang sudah berkeringat sejak awal dan telah mengikuti Bimtek. Sangat tidak adil jika nasib mereka digantung. Kami tidak ingin masyarakat Situbondo hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” tegas Faisol dalam rapat yang berlangsung cukup alot, Senin (20/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyoroti tiga poin utama:
Prioritas rekrutmen: meminta 47 relawan segera diangkat menjadi karyawan tanpa proses berbelit.
Transparansi manajemen: mempertanyakan standar rekrutmen yang dinilai mengabaikan tenaga terlatih.
Keberpihakan lokal: menegaskan bahwa investasi di Situbondo harus berdampak nyata bagi masyarakat sekitar.
