Pengurus makam sangat berharap adanya jaminan legalitas yang kuat atas tanah makam agar tidak mudah dialihfungsikan maupun disengketakan oleh pihak ketiga.
Melalui mekanisme pengelolaan aset desa, tanah makam diharapkan dapat tercatat secara administratif dalam buku inventaris aset desa.
Selain kepastian hukum, pengurus makam juga berharap adanya dukungan pendanaan atau alokasi anggaran yang jelas dari pemerintah desa. Anggaran tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan renovasi, seperti pembangunan pagar makam, penyediaan fasilitas umum berupa lampu penerangan, akses jalan menuju makam, sarana air bersih dan MCK, serta biaya operasional kebersihan dan perawatan lingkungan makam.
Lebih lanjut, Zaenul Fanani berharap manajemen pengelolaan Makam Mbah Djaelani di Desa Kajeksan dapat berjalan secara profesional dan terintegrasi dengan pemerintah desa.
Hal tersebut mencakup ketertiban administrasi dalam penataan petak makam, pendataan ahli waris, hingga kejelasan aturan mengenai sumbangan sukarela maupun biaya pemeliharaan. Dengan demikian, seluruh mekanisme pengelolaan dapat berjalan sesuai koridor hukum dan tidak menimbulkan persoalan terkait dugaan pungutan liar (pungli). (hst)
