Sementara itu, dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025, Khofifah memaparkan realisasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur mencapai 98,33 persen dari total 4.021 indikator program dan kegiatan.
Capaian tersebut menunjukkan kinerja administrasi dan pelaksanaan program pembangunan daerah yang relatif tinggi. Namun, keberhasilan pembangunan tentu tetap perlu diukur melalui dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
BPS mencatat persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada September 2025 sebesar 9,30 persen, turun 0,20 poin persentase dibandingkan Maret 2025. Penurunan tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat di provinsi tersebut.
Keunggulan Khofifah juga terletak pada pengalaman kepemimpinan perempuan di ruang politik nasional. Kiprahnya menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk menduduki posisi strategis dalam pengambilan kebijakan publik.
Latar belakang organisasi Nahdlatul Ulama dan kepemimpinannya di Muslimat NU juga menjadi modal sosial yang tidak bisa diabaikan. Pengalaman membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat menjadi bekal penting bagi seorang pemimpin nasional.
Di sisi lain, pengalaman Khofifah di pemerintahan pusat dan daerah memberinya pemahaman mengenai koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.
Kombinasi pengalaman legislatif, eksekutif, kepemimpinan daerah, dan organisasi kemasyarakatan tersebut menjadi sejumlah alasan mengapa Khofifah dinilai layak diperhitungkan dalam peta politik nasional.
“Dengan pengalaman panjang di tingkat nasional dan daerah, Bu Gub (Khofifah) bukan sekadar tokoh yang memiliki popularitas politik. Dia merupakan figur yang telah melewati berbagai fase pemerintahan dan memiliki pengalaman langsung dalam mengelola kebijakan publik,” pungkasnya.(*/ady)











