“Maaf, kami belum bisa memberikan keterangan karena masih dalam tahap penyelidikan,” ujar Samsul.
Perlu diketahui, pengelola tambang, Yudi, sebelumnya mengklaim telah memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi di lokasi tersebut.
Meski demikian, kenyataan dilapangan aktivitas penambangan pasir di lokasi itu diduga sudah masuk tahap eksploitasi. Bahkan, kegiatan tersebut berlangsung di atas lahan sawah produktif, sementara pengelola diduga belum mengantongi IUP Operasi Produksi.
Padahal, izin eksplorasi tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan penambangan secara komersial. Pemegang izin tetap harus memenuhi persyaratan dan memperoleh IUP Operasi Produksi sebelum melakukan kegiatan penambangan pada tahap tersebut.
Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 160 Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba). Pemegang IUP atau IUPK tahap eksplorasi yang melakukan kegiatan operasi produksi tanpa memenuhi ketentuan dapat terancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.











