“Nanti penyewa harus berkoordinasi dengan kepala desa. Mekanismenya akan kita tata supaya pupuk bersubsidi ini bisa diterima oleh orang yang benar-benar menggarap sawahnya,” kata Ponimin.
Dia menambahkan, penguatan koordinasi dengan PPL juga menjadi langkah penting. Penyuluh diharapkan dapat membantu memetakan persoalan yang terjadi di wilayah kerja masing-masing sekaligus menjadi penghubung antara petani dan pemangku kepentingan.
Sebagai langkah awal, pengurus HKTI Jember akan mengumpulkan 31 PAC yang baru dilantik untuk mempersiapkan pembentukan kepengurusan hingga tingkat desa. Dengan struktur organisasi yang lebih dekat dengan petani, persoalan administrasi maupun kebutuhan pertanian diharapkan lebih mudah dihimpun.
Ponimin menegaskan, pembenahan distribusi pupuk bersubsidi tidak hanya bertujuan membantu petani penyewa, tetapi juga mendorong penyaluran bantuan pemerintah agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sebenarnya di lapangan.
HKTI Jember berharap sinergi dengan pemerintah desa dan PPL dapat menghasilkan mekanisme yang tepat, sehingga petani yang benar-benar menggarap lahan tidak terhambat persoalan administrasi.
