H. Basir menambahkan, tidak sedikit mitra MBG di Banyuwangi yang menggunakan modal pribadi dari hasil menggadaikan sertifikat rumah dan kendaraan, bahkan menjual tanah, untuk membiayai pembangunan serta operasional SPPG.
Menurutnya, perubahan kebijakan di tengah perjalanan program berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi para mitra yang telah mengeluarkan modal dan memiliki kewajiban finansial kepada pihak perbankan.
“Digadaikan semua sertifikat rumah, mobil, bahkan sampai menjual tanah. Kami merasa menjadi korban karena kebijakan pemerintah berubah setelah program berjalan,” ungkap H. Basir.
Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan mitra BGN untuk menekan biaya operasional SPPG adalah menerapkan sistem pembagian jam kerja atau shift bagi para relawan.
Bahkan, sejumlah mitra terpaksa merumahkan sebagian relawan SPPG. Kebijakan tersebut tentu berdampak terhadap pendapatan para pekerja yang selama ini menggantungkan penghasilan dari kegiatan operasional program MBG.
H. Basir juga menyebutkan adanya informasi mengenai seorang relawan SPPG di Kabupaten Nganjuk yang meninggal dunia akibat bunuh diri setelah dirumahkan. Peristiwa tersebut, menurutnya, menjadi gambaran beratnya dampak sosial yang dirasakan pekerja akibat kondisi yang terjadi.//////////
