Momentum Jenderal Suyudi kian strategis dengan bergulirnya implementasi UU Kepolisian yang baru (UU Nomor 5 Tahun 2026). Ini adalah instrumen hukum yang kuat untuk merombak Polri secara struktural dan regulatif. Namun, undang-undang hanyalah benda mati di atas kertas jika tidak dibarengi dengan reformasi kultural.
Tantangan terbesar Kapolri adalah mengubah mentalitas kewenangan menjadi mentalitas pelayanan. Program 100 hari yang disiapkan harus menyasar perbaikan mendasar pada etika personel di lapangan. Ketegasan dalam menindak kejahatan harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak asasi warga. Publik merindukan sosok polisi yang humanis, bersih, namun tanpa kompromi terhadap pelanggaran hukum.
Ujian Transparansi dan Keberanian
Jenderal Suyudi tidak perlu melakukan pemutusan total dari program Kapolri terdahulu. Keberanian kepemimpinan baru justru diuji dari kemampuan memilah secara jernih: mempertahankan aspek yang sudah bekerja baik dan mengevaluasi total bagian yang kerap memicu keluhan publik.
Evaluasi ini harus dibuka secara transparan kepada publik.
Transparansi sejati bukan sekadar mempublikasikan kegiatan seremonial di media sosial, melainkan membuka data sejauh mana pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dan bagaimana sanksi disiplin dijatuhkan kepada oknum yang melanggar. Hubungan Polri dan masyarakat akan jauh lebih dewasa ketika kepercayaan dibangun atas bukti kinerja yang dapat diperiksa berkala, bukan sekadar lewat slogan.
Selamat Bekerja, Jenderal Suyudi Ario Seto.
Kewibawaan institusi Bhayangkara tidak akan lahir dari jarak yang menjauh atau dinding kepolisian yang kaku. Kewibawaan itu tumbuh ketika masyarakat melihat anggotanya hadir dengan cepat, memperlakukan manusia secara bermartabat, dan konsisten menegakkan keadilan. Hadirkanlah polisi yang benar-benar dirasakan sebagai pelindung, tempat di mana rakyat kecil bisa bersandar dengan rasa aman dan percaya.///////
