Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan kegiatan workshop Wawasan Kebangsaan fiktif yang bersumber dari anggaran DPRD Jawa Timur tahun 2023. Penyaluran anggaran dilakukan melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) Srikandi dengan nilai sekitar Rp 1,26 miliar.
Dalam laporan tersebut, seorang oknum anggota DPRD Jawa Timur berinisial Z turut disebut bersama sejumlah pihak lainnya. Pelapor sendiri diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan Ketua Pokmas Srikandi.
Sementara itu, pihak yang sebelumnya dilaporkan membantah tudingan penyimpangan. Mereka mengklaim seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan didukung dokumentasi.
Hadi berharap pemeriksaan yang dilakukan KPK dapat membuka secara terang dugaan penyimpangan tersebut. Dia meminta penyidik bekerja secara profesional dan menuntaskan perkara sesuai ketentuan hukum.
“Saya berharap KPK betul-betul berintegritas, cepat, dan tegas bekerja sesuai prosedur serta fungsinya,” tegasnya.
Hingga Selasa sore, belum ada keterangan resmi dari KPK mengenai materi pemeriksaan maupun perkembangan terbaru penanganan perkara tersebut. KPK juga belum menyampaikan pengumuman resmi terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Wasbang tersebut.











