Banyuwangi, seblang.com – BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi bersama Pemerintah Kabupaten Situbondo menandatangani adendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda), Senin (21/9/2026).
Perpanjangan tersebut dilakukan untuk memastikan kerja sama pelayanan JKN dapat berlangsung hingga akhir tahun 2026.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Muhammad Masrur Ridwan, menjelaskan bahwa adendum tersebut hanya mengatur perpanjangan jangka waktu kerja sama dan tidak mengubah klausul maupun substansi PKS yang telah disepakati sebelumnya.
“Kami juga terus mendorong untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap terakomodasi dalam kepesertaan JKN. Setiap bulan ada usulan peserta baru dari Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Kesehatan, dan jumlahnya memang dinamis. Rata-rata sekitar 1.500 jiwa diusulkan setiap bulan,” jelas Masrur.
Di tengah upaya menjaga cakupan kepesertaan tersebut, capaian Universal Health Coverage (UHC) Situbondo saat ini berada di kisaran 96,4 persen, turun dari sebelumnya 98 persen.
Masrur menjelaskan, perubahan tersebut dipengaruhi oleh pembaruan data kependudukan semester I 2026 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
“Dalam pembaruan tersebut terdapat penambahan sekitar 3.000 penduduk di Situbondo. Kami juga terus melakukan cleansing data untuk memastikan NIK peserta valid dan data kepesertaan tetap akurat,” jelas Masrur.
Masrur turut mengapresiasi komitmen Pemkab Situbondo dalam melanjutkan kerja sama penyelenggaraan Program JKN. Menurutnya, perpanjangan kerja sama tersebut menunjukkan sinergi yang kuat antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya peserta PBPU Pemda.
