Ia menjelaskan, strategi percepatan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi dan sinergi lintas sektor melalui ekosistem percepatan penurunan stunting. Di dalamnya terdapat Tim Pendamping Keluarga (TPK), Posyandu, Puskesmas, serta pemerintah desa/kelurahan.
Pemerintah desa dan kelurahan memiliki peran penting dalam memobilisasi masyarakat, mengintegrasikan data, serta menyediakan dukungan dan pendanaan di tingkat lokal. Sinergi antarlembaga tersebut dinilai penting agar intervensi pencegahan stunting dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Dr. Dadi Ahmad Roswandi, M.Si., menegaskan kesiapan BKKBN untuk terus mendorong berbagai program strategis guna meningkatkan kualitas keluarga dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan potensi dan gambaran demografi Jawa Barat tahun 2026. Jumlah penduduk Jawa Barat diproyeksikan mencapai 51,16 juta jiwa, terdiri atas 25,86 juta laki-laki dan 25,29 juta perempuan.
Dari jumlah tersebut, Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni lebih dari 5,76 juta jiwa.
Sementara berdasarkan data tahun 2023, angka kelahiran di Jawa Barat tercatat mencapai 485.809 bayi per tahun atau sekitar 1.331 bayi lahir setiap hari.
Jumlah pernikahan tercatat sebanyak 336.912 per tahun atau sekitar 923 pernikahan setiap hari. Sedangkan angka kehamilan mencapai 907.364 per tahun atau sekitar 2.486 kehamilan setiap hari.
Data tersebut menunjukkan besarnya tantangan sekaligus potensi dalam pembangunan keluarga di Jawa Barat. Karena itu, kolaborasi pemerintah, mitra kerja, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. (rh)
