“Program-program tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, serta masyarakat dalam satu ekosistem kolaborasi yang terintegrasi,” terangnya.
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, implementasi Program Prioritas Nasional masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya, koordinasi lintas perangkat daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi, mekanisme pemantauan yang masih berorientasi pada pelaporan administratif, belum optimalnya penyelesaian hambatan implementasi secara cepat, serta belum tersedianya mekanisme penyediaan informasi strategis sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan secara tepat waktu.
Kondisi tersebut berpotensi menghambat percepatan implementasi kebijakan dan mengurangi efektivitas pencapaian target pembangunan.
Sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, salah satu tugas strategis yang diemban adalah membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi kebijakan, serta memfasilitasi penyelesaian berbagai isu strategis di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tata kelola implementasi yang tidak hanya berorientasi pada proses administrasi, tetapi juga mampu mengintegrasikan koordinasi, pemantauan dan pengendalian, penyelesaian hambatan, serta pengambilan keputusan dalam satu mekanisme yang sistematis.
Enam Proses dalam Satu Siklus Pengawalan
Atas dasar pemikiran tersebut, dikembangkan Jatim Executive Delivery Office (Jatim EDO) sebagai model Delivery Governance. Model ini mengintegrasikan enam proses utama, yakni Strategic Alignment, Executive Delivery Coordination, Delivery Monitoring, Issue Resolution, Executive Decision Support, dan Delivery Review ke dalam satu siklus pengawalan implementasi yang berorientasi pada pencapaian hasil (delivery focused).
Jatim EDO bukan merupakan pembentukan organisasi baru, melainkan mekanisme tata kelola yang memperkuat fungsi koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui dukungan proses bisnis, tata kelola kolaboratif, serta pemanfaatan teknologi informasi.
“Model ini bukan merupakan pembentukan organisasi baru, melainkan mekanisme tata kelola yang memperkuat fungsi koordinasi melalui dukungan proses bisnis, tata kelola kolaboratif, dan pemanfaatan teknologi informasi,” pungkasnya.(ady)
