Karena itu, HMI Cabang Banyuwangi meminta BK DPRD selain melakukan tes urine anggota juga memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan ADR secara objektif tanpa mendahului proses penegakan hukum.
Sementara Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan HMI Cabang Banyuwangi, M. Fathur Razak, mengatakan pimpinan dan anggota DPRD Banyuwangi memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat.
Menurut dia, dugaan pelanggaran etik dan penyalah gunaan narkoba yang dilakukan oknum anggota DPRD Banyuwangi yang ramai di media perlu ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Sehingga bisa meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga legislatif.
HMI Cabang Banyuwangi berharap surat tersebut segera mendapat tindak lanjut dari pimpinan DPRD Banyuwangi dan Badan Kehormatan.
HMI Cabang Banyuwangi juga menegaskan bahwa permohonan yang diajukan bukan sebagai bentuk penghakiman terhadap anggota yang bersangkutan, melainkan sebagai dorongan agar proses hukum dan pengusutan dugaan pelanggaran etik diproses dengan aturan dan mekanisme yang ada.///////
