“Jangan pernah memanipulasi data hanya untuk mengejar peringkat atau desil tertentu. Tugas kita bukan menentukan seseorang harus masuk desil berapa. Tugas kita adalah memastikan bahwa data yang disampaikan menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Biarkan proses pemeringkatan dilakukan sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku,” tegasnya.
Dia meminta camat, pemerintah desa dan kelurahan, operator, pendamping, pekerja sosial, serta seluruh perangkat daerah terlibat aktif dan saling berkoordinasi dalam proses pemutakhiran data.
Sementara itu, Kasubdit Deputi II BIN RI, Asep Hidayat, menyebut akurasi data sosial ekonomi sangat menentukan kualitas kebijakan pemerintah.
Dia menilai data yang tidak tepat dapat menyebabkan bantuan sosial maupun program pemberdayaan masyarakat salah sasaran. Kondisi tersebut juga berpotensi memicu kecemburuan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Seluruh kebijakan publik harus lahir dari data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa data yang presisi, alokasi anggaran yang besar sekalipun tidak akan mampu memberikan dampak optimal terhadap upaya pengentasan kemiskinan,” ujar Asep.
Asep mengapresiasi kolaborasi Pemkab Banyuwangi dalam pemutakhiran DTSEN. Menurutnya, sinergi pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar pendataan, verifikasi, dan validasi berjalan objektif.
“Melalui bimtek ini kami berharap seluruh peserta dapat menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas teknis serta membangun mekanisme koordinasi yang solid hingga tingkat desa dan kelurahan,” pungkasnya. (*)











