- Mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Transportasi Online agar masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI serta melibatkan perwakilan driver Jawa Timur dalam penyusunannya.
- Mendukung pembahasan lanjutan terkait aspirasi dan materi audiensi untuk dimasukkan ke dalam risalah rapat Komisi D.
- Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur guna menyampaikan aspirasi yang berkembang.
Usai audiensi, Musyafak menegaskan bahwa tuntutan utama para driver harus dibawa ke tingkat pusat karena kewenangan pengesahan undang-undang berada di DPR RI dan pemerintah pusat.
“RUU ini masih di urutan ke-35 dalam Prolegnas. Kami merekomendasikan dan mendukung agar dimajukan menjadi skala prioritas,” ujarnya.
Terkait kemungkinan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat provinsi, Musyafak menjelaskan bahwa regulasi daerah memerlukan payung hukum yang lebih tinggi.
“Provinsi nanti bisa membuat Perda, tetapi harus ada aturan turunannya. Harus ada undang-undangnya terlebih dahulu, baru ada Perdanya,” pungkasnya. (*/ady)
