- Tidak melalui musyawarah, karena MWCNU dan pengurus ranting yang terdampak disebut tidak pernah dipanggil atau diajak bermusyawarah sebelum keputusan diterbitkan.
- Tidak menerima Surat Peringatan Kedua (SP-2) sebagaimana mekanisme yang berlaku dalam tata kelola organisasi.
- Proses rapat pleno dinilai tidak memenuhi ketentuan, karena tidak dihadiri Ketua Tanfidziyah dan Rais PCNU Situbondo. Selain itu, aspirasi sebagian pengurus yang menolak usulan caretaker disebut tidak diakomodasi.
- Mengabaikan arahan Rais PCNU, yang menurut mereka pernah meminta agar SK caretaker dicabut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Sekretaris PCNU.
- Penilaian dianggap tidak sesuai kondisi di lapangan, karena MWCNU, PR, dan PAR NU di Kecamatan Situbondo disebut tetap aktif menjalankan program organisasi, termasuk pembangunan aula dan kantor MWCNU.
- Dinilai diskriminatif, karena terdapat MWCNU dan PR lain yang masa khidmatnya juga berakhir tetapi tidak dikenai kebijakan caretaker.
- Tidak mencerminkan prinsip akhlakul karimah, sebab penyelesaian persoalan internal dinilai seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif dan musyawarah.
- Berpotensi mencederai kebersamaan organisasi, karena langkah tersebut dianggap menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan pengurus.
- Dinilai tidak sejalan dengan pesan kiai senior NU, termasuk imbauan Wakil Rais Aam PBNU, Kiai Afifuddin Muhajir, agar setiap masa kepengurusan diakhiri dengan husnul khatimah dan mengedepankan suasana kondusif menjelang Konferensi Cabang (Konfercab).
Berdasarkan sembilan poin tersebut, jajaran MWCNU Kecamatan Situbondo bersama PR NU dan PAR NU se-Kecamatan Situbondo menyatakan tidak mengakui serta menolak pemberlakuan SK Caretaker yang diterbitkan oleh PCNU Situbondo.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari PCNU Situbondo terkait pernyataan sikap tersebut.////////
