Banyuwangi, seblang.com – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memastikan arah pembangunan daerah yang dijalankan pemerintahannya terus diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional. Keselarasan itu dinilai penting agar kebijakan pemerintah pusat dan program daerah dapat berjalan beriringan dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ipuk menanggapi delapan program prioritas pembangunan 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan RAPBN 2027 di Gedung MPR RI, Jumat (14/8/2026).
Delapan prioritas tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Menurut Ipuk, sebagian besar agenda tersebut telah menjadi bagian dari arah pembangunan Banyuwangi selama ini.
“Delapan program tersebut selaras dengan agenda pembangunan daerah yang selama ini dijalankan Banyuwangi. Dengan adanya keselarasan antara kebijakan nasional dan program daerah, dengan demikian manfaat pembangunan akan semakin dirasakan masyarakat,” kata Ipuk, Sabtu (15/8/2026).
Ipuk menyaksikan langsung pidato Presiden Prabowo melalui siaran di Gedung DPRD Banyuwangi. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana beserta wakil dan anggota DPRD, Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Wishnu Krestiawan, perwakilan Forpimda, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Banyuwangi.
Dalam sektor pangan, misalnya, Pemkab Banyuwangi telah mengambil sejumlah langkah untuk menjaga produktivitas pertanian. Salah satunya melalui regulasi yang ketat terkait larangan alih fungsi lahan sawah produktif menjadi bangunan permanen.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga lahan pertanian sekaligus memperkuat posisi Banyuwangi sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur yang turut menopang cadangan pangan nasional.
Pada 2025, Banyuwangi mencatat surplus beras sebesar 383.258,03 ton. Sedangkan produksi beras pada Januari-Juni 2026 telah mencatat surplus sebesar 174.005 ton.
“Ini bagian dari upaya kita menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional,” ujar Ipuk.
Di sektor pendidikan, Ipuk mengatakan Pemkab Banyuwangi juga terus memperluas akses pendidikan dan mencegah anak putus sekolah.
Berbagai program dijalankan, di antaranya Beasiswa Banyuwangi Cerdas untuk kuliah gratis bagi warga kurang mampu, Beasiswa Progresif (B-Pro) yang memberikan beasiswa hingga jenjang dokter spesialis, Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh), serta Rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun (Rindu Bulan).
Pemkab Banyuwangi juga menjalankan program inklusi Agage Pinter bagi anak berkebutuhan khusus dan Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang mendorong kepedulian antarsiswa.
“Banyuwangi juga mendukung program Sekolah Rakyat dengan menyediakan lahan untuk pembangunannya,” kata Ipuk.
Sementara di sektor kesehatan, Pemkab Banyuwangi memfokuskan kebijakan pada penurunan stunting, penguatan layanan kesehatan berbasis desa, serta peningkatan sarana dan prasarana puskesmas, termasuk di wilayah pelosok.
Pemkab Banyuwangi juga menjadwalkan dokter spesialis di puskesmas agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas yang lebih mudah dijangkau.
“Semua ini untuk memberikan layanan kesehatan terbaik sebagaimana harapan Presiden Prabowo dalam pidatonya yang menjadikan Puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan rakyat Indonesia,” ujar Ipuk.
Tak hanya itu, agenda pengentasan kemiskinan juga menjadi bagian penting dalam arah pembangunan Banyuwangi. Pemkab Banyuwangi menjalankan berbagai program melalui kolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan daerah.
Upaya tersebut turut mendorong penurunan angka kemiskinan Banyuwangi menjadi 6,13 persen pada 2025, yang disebut sebagai angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah Banyuwangi.
“Banyuwangi juga fokus pada program pengentasan kemiskinan. Dengan berbagai upaya dan kolaborasi berbagai stakeholder daerah, Banyuwangi berhasil menurunkan angka kemiskinan daerah ke titik paling rendah sepanjang sejarah. Yakni menyisakan 6,13 persen angka kemiskinan di 2025,” tambah Ipuk.
