Deputi Direksi Wilayah VII BPJS Kesehatan, I Made Puja Yasa, mengatakan kerja sama dengan PT Pos Indonesia dipilih karena memiliki jaringan layanan yang luas hingga pelosok daerah. Dengan dukungan tersebut, masyarakat akan semakin mudah mengakses layanan Nadi JKN.
“Kenapa kami memilih PT Pos Indonesia? Karena jaringan kantor pos tersebar hampir di seluruh Indonesia. Di Banyuwangi sendiri ada 22 kantor pos cabang pembantu yang tersebar di 25 kecamatan, sehingga layanan ini bisa lebih dekat dengan masyarakat,” kata Made.
Menurut Made, Nadi JKN merupakan inovasi untuk menjawab tantangan menjaga kepesertaan JKN tetap aktif. Saat ini, cakupan kepesertaan JKN secara nasional telah mencapai hampir 98 persen, namun tingkat keaktifan peserta masih berada di kisaran 79 persen.
Di Jawa Timur, cakupan kepesertaan mencapai sekitar 97 persen dengan tingkat keaktifan sekitar 77 persen.
“Artinya, masyarakat yang menjadi peserta sudah sangat banyak. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga agar kepesertaan mereka tetap aktif,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebagian besar peserta yang menunggak berasal dari segmen peserta mandiri dengan kemampuan ekonomi yang beragam.
“Banyak peserta sebenarnya ingin tetap aktif, tetapi penghasilannya tidak tetap sehingga kesulitan membayar iuran sekaligus setiap bulan. Karena itu, kami menghadirkan Nadi JKN agar mereka bisa menabung sedikit demi sedikit sesuai kemampuan,” katanya.
Melalui program tersebut, peserta dapat menyetor dana setiap hari, setiap minggu, atau kapan saja. Ketika saldo tabungan telah mencukupi, sistem akan secara otomatis mendebit dana tersebut untuk pembayaran iuran JKN.
Made mengatakan Banyuwangi dipilih sebagai lokasi awal implementasi Nadi JKN sebelum diperluas ke daerah lain.
Saat ini, cakupan kepesertaan JKN di Banyuwangi mencapai sekitar 89 persen dengan tingkat keaktifan sekitar 53 persen. Terdapat sekitar 650 ribu peserta berstatus nonaktif, sebagian besar akibat tunggakan iuran maupun perubahan status kepesertaan.
“Program ini kami harapkan mampu meningkatkan keaktifan peserta. Pemerintah menargetkan tingkat keaktifan peserta JKN mencapai 80,5 persen sebagaimana tercantum dalam RPJMN. Banyuwangi menjadi pilot project sebelum kami melakukan evaluasi dan pengembangan ke daerah lain,” ujar Made.
Ia menegaskan, menjaga kepesertaan JKN tetap aktif sangat penting agar masyarakat tidak kehilangan hak atas pelayanan kesehatan saat sewaktu-waktu membutuhkan.
“Dengan status kepesertaan aktif, peserta dapat langsung memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan Program JKN, mulai dari pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama hingga rumah sakit rujukan. Kami ingin masyarakat tidak menunggu sakit terlebih dahulu baru memikirkan pembayaran iuran. Melalui Nadi JKN, mereka bisa menabung sejak sekarang sehingga perlindungan kesehatannya tetap terjaga,” katanya.
Sementara itu, Senior Manager PT Pos Indonesia Wilayah V, Cecep Priadi Usman, mengatakan PT Pos Indonesia siap mendukung penuh implementasi Nadi JKN melalui jaringan layanan yang dimiliki.
Menurutnya, skema menabung ini sangat membantu masyarakat, terutama pekerja informal dan mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap.
“Kadang hari ini penghasilannya besar, besok belum tentu. Karena itu, masyarakat bisa menabung sesuai kemampuan, bahkan secara harian. Begitu saldonya cukup, sistem akan otomatis mendebit untuk pembayaran iuran JKN,” ujarnya.
Cecep menjelaskan, masyarakat cukup membuka rekening tabungan dengan setoran awal minimal Rp10 ribu. Setelah itu, peserta bebas menentukan nominal tabungan tanpa batas minimal setoran dan tanpa dikenai biaya administrasi bulanan.
“Yang penting saat pembukaan rekening minimal Rp10 ribu. Setelah itu tidak ada biaya administrasi bulanan. Peserta bebas menabung sesuai kemampuan. Hanya ada biaya transaksi ketika pembayaran iuran dilakukan,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat dapat mengakses layanan melalui tiga kanal, yakni loket kantor pos, aplikasi Pospay, maupun jaringan Agen Pos.
Secara nasional, PT Pos Indonesia memiliki sekitar 4.800 kantor pos. Sementara di Banyuwangi tersedia 22 kantor pos cabang pembantu dan sekitar 50 Agen Pos yang siap melayani masyarakat hingga tingkat komunitas.
“Kami juga bisa melakukan jemput bola. Masyarakat bisa datang ke kantor pos atau petugas kami melalui jaringan agen mendatangi rumah-rumah maupun komunitas sehingga layanan semakin mudah dijangkau,” ujar Cecep.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Muhammad Masrur Ridwan, mengajak masyarakat, khususnya peserta mandiri, memanfaatkan program Nadi JKN agar pembayaran iuran dapat dilakukan secara lebih terencana.
“Melalui Nadi JKN, kami ingin membangun kebiasaan masyarakat untuk menyisihkan sebagian penghasilannya secara rutin. Dengan pembayaran yang lebih terencana, peserta dapat menjaga status kepesertaan JKN tetap aktif sehingga tidak kehilangan hak memperoleh layanan kesehatan saat dibutuhkan,” ujar Masrur.
Ia berharap kolaborasi BPJS Kesehatan dan PT Pos Indonesia semakin memudahkan masyarakat mengakses layanan pembayaran iuran karena didukung jaringan kantor pos dan agen yang tersebar hingga tingkat kecamatan dan desa.///////
