Banyuwangi, seblang.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong Kabupaten Banyuwangi menjadi pelopor pelaksanaan program Sekolah Rakyat, sebuah model pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini disampaikan Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, saat bertemu sejumlah pilar penggerak sosial di Pendopo Shaba Swagata Blambangan Banyuwangi, Jumat (18/4/2025). Ia menyebut Banyuwangi memiliki rekam jejak positif dalam pengentasan kemiskinan, sehingga dinilai layak menjadi daerah percontohan.
“Banyuwangi ini kinerjanya cukup bagus, termasuk salah satu daerah dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Karena itu kami berharap Banyuwangi bisa menjadi daerah pelopor Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Berdasarkan data, angka kemiskinan di Banyuwangi menurun dari 7,34 persen pada 2023 menjadi 6,54 persen pada 2024. Dengan capaian tersebut, Gus Ipul optimistis Sekolah Rakyat dapat segera diterapkan di daerah ini dan semakin mendorong penurunan angka kemiskinan.
Program Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak usia SD hingga SMA dari keluarga yang masuk dalam dua desil terbawah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni desil satu (miskin ekstrem) dan desil dua (miskin).
Penentuan siswa dan penyediaan tenaga pendidik serta infrastruktur awal akan melibatkan pemerintah daerah. “Jadi bupati mengusulkan siswanya, mengusulkan gurunya. Karena itu kami membutuhkan dukungan kepala daerah,” kata Gus Ipul.
Ia menjelaskan bahwa program ini merupakan kerja lintas kementerian. Kementerian Pekerjaan Umum akan menangani sarana dan prasarana, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bertugas merekrut guru, Kementerian Sosial merekrut siswa, dan seluruh kepala daerah turut berkontribusi dalam pelaksanaannya.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik rencana ini. Ia menyebut pemerintah daerah telah mengusulkan beberapa lokasi sebagai calon Sekolah Rakyat. “Kami telah mengusulkan Rumah Susun di Kalipuro atau Balai Diklat di Licin untuk diproyeksikan sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Tinggal menunggu verifikasi dari kementerian,” ungkapnya.
Selain menyiapkan infrastruktur, Pemkab Banyuwangi juga menyiapkan tenaga pengajar. “Untuk guru dan tenaga pendidik, kita siap mengalokasikan dari unsur PNS atau PPPK yang sudah melalui seleksi kementerian,” kata Ipuk.
Ia menambahkan, pelaksanaan Sekolah Rakyat di Banyuwangi bisa dimulai pada tahun ajaran mendatang, tergantung hasil verifikasi dan persiapan yang tengah dilakukan.
