Banyuwangi, seblang.com – Haji Basir, Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) menyarankan agar pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjual sebagian saham PT BSI milik Pemkab untuk menutup defisit anggaran APBD tahun 2023 dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Menurut Caleg DPR RI PPP No 2 Dapil III Jawa Timur (Jatim) dengan menjual sebagian saham pemerintah Banyuwangi akan mendapatkan dana sekitar 300-400 miliar rupiah yang dinilai cukup untuk menutup defisit sekaligus untuk melakukan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Ketua DPC PPP itu menuturkan defisit yang itu terjadi di Banyuwangi karena pemerintah melaksanakan perintah dari pusat untuk mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang sebagian besar dari bidang kesehatan dan pendidikan.
“Setelah melakukan pengangkatan dalam kenyataan pemerintah pusat tidak membayar gaji tetapi diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi sehingga Pemkab mengalami defisit lebih dari 100 miliar rupiah,” jelas H Basir.
Untuk itu dalam rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Banyuwangi mendatang Fraksi PPP akan mengusulkan agar pemerintah menjual saham tambang emas yang ada di Merdeka Coper agar bisa menutup defisit sekaligus mampu melaksanakan pembangunan infrastruktur yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tambah H Basir
Salahsatu kebutuhan masyarakat yang mendesak adalah adanya jalur alternatif agar tidak terulang peristiwa kemacetan dalam musim liburan di di kawasanan pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Pemkab bersama dengan pemerintah provinsi dan pusat diharapkan secepatnya membuat jalan alternatif yang menghubungkan Kecamatan Wongsorejo – Kota Banyuwangi.
“Dalam setiap liburan terjadi kemacetan parah di wilayah Ketapang Banyuwangi yang dampaknya sangat merugikan masyarakat luas. Salah satu solusinya harus ada jalan alternatif untuk menghindari jalur Ketapang,” imbuh Alumni Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Situbondo itu.
H Basir menuturkan dengan adanya jalur alternatif secara otomatis akan menaikkan harga jual tanah milik warga yang ada di sekitar jalur alternatif mulai dari Wongsorejo, Kalipuro sampai dengan kawasan kota Banyuwangi
Lebih lanjut H. Basir juga menginginkan untuk APBD Tahun Anggaran 2024, pihaknya ingin mengundang PT BSI untuk menjelaskan kepada anggota dewan sebenarnya berapa produksi tambang emas per tahun di Pesanggaran Banyuwangi.
“Sehingga dari hasil pertemuan tersebut dewan mempunyai gambaran sebenarnya berapa besaran dana bagi hasil tambang (DBHT) yang seharusnya masuk ke kas daerah Kabupaten Banyuwangi,” pungkas H Basir./////
