Banyuwangi, seblang.com – Dengan hasil pemilihan kepada daerah (pilkada) Banyuwangi tahun 2020 yang jaraknya tipis sekitar 4 persen atau sekitar 40 ribu suara, pasangan bupati-wakil bupati Banyuwangi (Ipuk Fiestiandani Azwar Anas- H Sugirah yang baru dilantik diharapkan melakukan evaluasi kebijakan dan program pembangunan bupati Banyuwangi sebelumnya yang dinilai baik dan hebat oleh pemerintah pusat akan tetapi masyarakat ternyata justru memberikan respon yang kurang baik dalam menentukan calon dalam pemilihan kepala daerah secara langsung.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ratna Ani Lestari, mantan bupati Banyuwangi kepada sejumlah wartawan di rumah pribadinya.
Menurut dia dengan perbedaan perolehan suara yang tipis tersebut bisa diartikan investasi dan modal politik yang dikeluarkan Abdullah Azwar Anas yang membantu pemenanganya tidak seimbang dengan perolehan hasil pilkada yang ditargetkan.
Selanjutnya dia memberikan contoh keberhasilan dalam bidang pariwisata. Dalam rekapitullasi perolehan suara di Dapil 1 Banyuwangi paslon Ipuk-H Sugirah kalah telak. Padahal satu bulan sebelum pilkada, Banyuwangi mendapatkan penghargaan nasional dalam bidang pariwisata.”Karena suara rakyat suara adalah Tuhan maka kekalahan Ipuk-H Sugirah di Dapil satu Banyuwangi perlu dikaji lebih mendalam,”jelas Ratna.
Ibu satu putri tersebut mengungkapkan hasil pilkada Banyuwangi tahun 2020 akan mengakibatkan perubahan situasi yang lebih dinamis akan muncul yang lebih energik dari politisi Banyuwangi.
Pekerjaan rumah (PR) pemerintah Banyuwangi yang butuh perhatian sejak dia memimpin yang sampai saat ini adalah masalah pendidikan kesehatan dan upaya pengentasan kemiskinan.
”Pendidikan masih mahal karena orangtua/wali murida masih harus mengeluarkan biaya dengan dalih yang bermacam-macam. Pemerintah kabupaten (pemkab ) Banyuwangi wajib membiayai seluruh biaya pendidikan bagi program wajib belajar 12 tahun atau setingkat SMA/SMK,”tegas wanita kelahiran Banten itu.
Sementara Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas mengungkapkan mengawali masa kepemimpinanya bersama H Sugirah dalam menjalankan program pembangunan Banyuwangi cukup berat karena masih berada dalam kondisi pandemi wabah Covid 19.
Makanya Ipuk menyampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada bahwa membutuhkan kerja keras karena masih menghadapai pandemi dan angka kemiskinan kemarin sudah baik namun angkanya mengalami peningkatan karena adanya pandemi.
“Maka harus mencari inovasi- inovasi baru untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dan insyaallah progam-program yang berbasis ekonomi rakyat akan kami dorong agar angka kemiskinan berkurang dan bisa menguatkan perkonomian di Banyuwangi,”jelasnya.
Salah satu inovasi yang dilakukan oleh pasangan Ipuk-H Sugirah adalah program “Ngantor Di desa”. Dengan melaksanakan program tersebut akan menyisir permasalahan di desa itu seperti apa. Apabila ada masyrakat yang susah membuat Kartu Tanda Pemduduk (KTP) maka kami akan membantu. Kemudian apabila ada ada anak – anak yang putus sekolah, pihaknya akan membantu agar mereka bisa melanjutkan sekolah.
“Dan orang-orang yang susah dalam mendapat pelayanan kesehatan dan orang yang sakit akan kami bantu. Dan kami akan melakukan program bedah rumah. Intinya bukan program-progam yang bukan jangka panjang tetapi yang bisa kami selesaikan pada hari itu,”imbuh Ipuk.
Wartawan Nurhadi
.
