Pemerintah Jamin Kesamaan Hak Pendidikan Untuk Kelompok Inklusi

Banyuwangi, seblang.com – Raperda penyelenggaraan pendidikan apabila melulu hanya penarikan kewenangan pada dasarnya sudah clear, karena kewenangan pengelolaan pendidikan SMA/SMK dan yang sederajat serta inklusi menjadi ranah oleh pemerintah provinsi.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sofiandi Susiadi, Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi melalui WhatApps (WA) kepada wartawan media ini Rabu (28/04/2021).

Namun dalam perjalanan atas masukan pemerhati pendidikan di Banyuwangi, menurut Sofi terkait Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2020 tentang pendidikan inklusi.”Ternyata pendidikan inklusi tidak melulu masalah kebutuhan khusus fisik dan mental akan tetapi ekonomi lemah masuk dalam inklusi. Regulasi yang baru kan cukup menarik sekaligus menjadi tantangan bagi kita bersama,”jelasnya.

Pemerhati pendidikan berharap Banyuwangi mampu menampung hal tersebut. Misalnya ada Unit Pelayanan Teknis Pendidikan Luar Biasa, sebenarnya sekolah mau mengakomodir kelompok inklusi namun terkendala dengan sumber daya manusia (SDM) guru spesialisasi yang menangani tidak ada.”Kalau bisa ini betul-betul direalisasikan sebagai bentuk persamaan hak bagi setiap warga negara untuk mendapatkan layanan pendidikan,”imbuhnya.

Pages: 1 2

Responses (8)

Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have developed some nice procedures and we are looking to swap solutions with others, why not shoot me an email if interested.

Fantastic product, totally worth it.

Wonderful entry. It’s very articulate and packed with valuable insight. Many thanks for providing this content.

Thanks for the marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you’re a great author.I will always bookmark your blog and will come back later in life. I want to encourage continue your great work, have a nice holiday weekend!