Pernyataan Yudi tersebut justru menyisakan pertanyaan mengenai dasar hukum aktivitas penambangan di lokasi. Sebab, WIUP dan IUP Eksplorasi merupakan bagian dari tahapan perizinan pertambangan, bukan izin untuk langsung melakukan kegiatan operasi produksi.
Dalam ketentuan Pasal 160 Undang-Undang Minerba, pemegang IUP atau IUPK tahap eksplorasi yang melakukan kegiatan operasi produksi dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Karena itu, persoalannya bukan semata-mata apakah pemilik tambang memiliki dokumen perizinan. Melainkan apakah izin tersebut sudah sesuai dengan jenis kegiatan yang berlangsung di lapangan.
Untuk memastikan hal itu, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan sekaligus aktivitas penambangan di Parangharjo.
“Kalau masalah ijin kan bukan (ranah) media,” cetusnya.
Informasi mengenai tambang tersebut telah diteruskan kepada Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Muharman Arta, S.I.K., M.H. Pihak kepolisian menyatakan akan menindaklanjuti dan melakukan pengecekan.
“Terima kasih informasinya. Segera ditindaklanjuti dan dicek,” respons Muharman.//////
