“Kami juga terus menyosialisasikan tata cara pengajuan PBG serta dokumen persyaratan yang harus disiapkan sebelum permohonan diajukan. Koordinasi dengan konsultan perencana dan tim penilai teknis juga dilakukan agar prosesnya bisa berjalan lebih lancar,” katanya.
Per 21 Oktober 2026, Dinas PU CKPP Banyuwangi mencatat 824 permohonan PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) telah masuk. Jumlah tersebut mencapai 82,4 persen dari target tahunan sebanyak 1.000 permohonan.
Sementara itu, hingga 15 Oktober 2026, Dinas PU CKPP Banyuwangi telah merekomendasikan penerbitan PBG dan SLF untuk 2.495 permohonan.
PBG merupakan persetujuan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun SLF merupakan sertifikat yang menyatakan bangunan gedung telah memenuhi persyaratan laik fungsi sebelum digunakan.
