Optimalkan Dana Pesantren Dapat bantu Pemerintah
Dalam sambutannya, Ketua Ponpes Wali Barokah, KH Sunarto mengatakan, kuliah umum wawasan kebangsaan, merupakan wujud “Kontribusi LDII melalui 8 Bidang Pengabdian”, “Salah satu dari delapan bidang tersebut, adalah bidang kebangsaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui wirausaha,” tukasnya.
Menurutnya, pemerintah berencana membantu pondok-pondok pesantren agar program pemerintah menjadi maksimal dan berkelanjutan, “Kami sepakat bahwa dana tersebut perlu segera terwujud agar program pesantren dalam mendidik generasi muda menjadi insan yang cerdas dan berkarakter tak terkendala,” tuturnya.
KH Sunarto juga berharap, La Nyalla sebagai Ketua DPD RI yang juga senator Jawa Timur itu, dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah agar dana abadi pesantren terwujud secara adil dan proporsional.
Hal tersebut mengacu pada UU Pesantren tahun 2019 dan Perpres Nomor 82/2021 soal Dana Abadi Pesantren. “Dana tersebut akan sangat bermanfaat karena memang dialokasikan khusus untuk pesantren dan bersifat abadi untuk menjamin kelangsungan pengembangan pesantren, sehingga kami bisa terus menjalankan fungsi pesantren yang meliputi tiga hal, yakni fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat,” kata Sunarto.
“Kami mendorong pemerintah dan instansi terkait untuk terus bergotong royong menyelesaikan permasalahan di pesantren. Karena masih banyak hal yang perlu dibenahi. Terutama dari sisi kesejahteraan para guru dan pengurus, serta sarana prasarana non fisik yang diperlukan,” lanjutnya.
Adanya regulasi yang mengatur pendidikan pesantren menunjukkan pemerintah berupaya adil tidak hanya pendidikan umum namun juga pendidikan pesantren. Hal ini juga meningkatkan kualitas pesantren bahwa institusi tersebut merupakan bentuk pendidikan keagamaan yang diakui dan diterima masyarakat Indonesia.///
