Dampaknya, menurut dia, tidak hanya dirasakan oleh pengelola outlet, tetapi juga berkaitan dengan perhitungan penghasilan sejumlah kurir yang sebelumnya bekerja di lokasi tersebut.
“Klien kami telah beritikad baik dan sangat kooperatif mengikuti seluruh arahan operasional. Namun pemutusan sepihak tanpa mekanisme peringatan berjenjang serta penarikan denda pasca-penutupan adalah tindakan yang melanggar hukum dan menindas pelaku UMKM,” kata Bagas saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Jember, Jumat (13/11/2026).
Melalui somasi tersebut, pihak CV Nawasena Tiga Jaya tidak hanya meminta pembayaran ganti rugi. Mereka juga menuntut pembatalan dan pemulihan seluruh potongan denda operasional serta Service Level Agreement (SLA) yang dipersoalkan sejak Mei hingga September 2026.
Selain itu, mitra meminta perusahaan menggelar forum rekonsiliasi finansial. Forum tersebut diharapkan dapat mempertemukan kedua belah pihak untuk mencocokkan perhitungan kewajiban, potongan, serta nilai kerugian yang masing-masing dipersoalkan.
Apabila tidak memperoleh tanggapan atau penyelesaian dalam batas waktu tujuh hari, tim kuasa hukum menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. Langkah yang disiapkan meliputi gugatan perdata atas dugaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Surabaya.
Pihak mitra juga menyatakan akan mempertimbangkan laporan dugaan tindak pidana penggelapan ke Polda Jawa Timur. Selain itu, laporan akan disampaikan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kementerian UMKM.
Hingga berita ini ditulis, PT Global Yimi Cargo belum memberikan keterangan resmi mengenai penghentian operasional outlet, penerapan denda melalui sistem JFS, maupun tuntutan ganti rugi tersebut. Narahubung perwakilan legal perusahaan, Vico, yang dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp juga belum memberikan jawaban.
Dengan belum adanya tanggapan dari perusahaan, seluruh keberatan dan tuntutan yang disampaikan CV Nawasena Tiga Jaya masih merupakan keterangan dari satu pihak. Klarifikasi manajemen PT Global Yimi Cargo diperlukan untuk memperoleh gambaran yang berimbang mengenai duduk perkara perselisihan kerja sama tersebut.
