Karena itu, GAPEMBI Jatim juga meminta BGN mempertimbangkan kembali pembukaan dapur yang masih berstatus moratorium dengan memperhatikan kesiapan fasilitas dan kebutuhan penerima manfaat di setiap daerah.
Menurut Makhrus, penataan program seharusnya tidak hanya berorientasi pada jumlah dapur yang beroperasi, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan pekerjaan masyarakat yang menjadi bagian dari ekosistem MBG.
Selain nasib relawan, Makhrus menyoroti persoalan keberlangsungan usaha para mitra SPPG. Ia mengungkapkan, pembangunan satu dapur membutuhkan investasi sekitar Rp3 miliar hingga Rp4 miliar.
Besarnya investasi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, terdapat mitra yang telah menyelesaikan pembangunan fasilitas, tetapi belum mendapatkan kepastian kapan dapur dapat mulai beroperasi.
Kondisi tersebut berpotensi membebani mitra, terutama yang telah menggunakan pembiayaan perbankan untuk membangun fasilitas SPPG. Tanpa kepastian operasional, kewajiban pembiayaan tetap harus dipenuhi meskipun usaha belum menghasilkan.
“Kami berharap BGN mau duduk bersama dengan para mitra. Dengarkan masukan kami karena teman-teman di lapangan mengetahui langsung persoalan yang terjadi. Jangan sampai mitra mengalami kerugian, relawan kehilangan pekerjaan, sementara masih banyak masyarakat yang belum menerima manfaat program MBG,” pungkasnya.
Makhrus menegaskan, keberhasilan program MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah dapur yang dibangun atau makanan yang disalurkan. Keberlangsungan usaha mitra, kepastian pekerjaan relawan, serta pemerataan penerima manfaat juga harus menjadi bagian dari evaluasi pemerintah.
GAPEMBI Jatim berharap BGN membuka ruang dialog dengan para mitra SPPG agar penataan program MBG tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang selama ini ikut mendukung pelaksanaannya.//////
