“Dengan begitu, nantinya mereka di sana akan lebih dihargai. Jadi, mereka bukan sekadar pekerja biasa, tetapi pekerja yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang baik,” ungkap Wabup.
Lebih lanjut, Purnomo Hadi menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat, termasuk para pekerja migran, merupakan salah satu kewajiban negara. Oleh karena itu, calon pekerja migran harus dipastikan berangkat melalui jalur resmi serta mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
“Termasuk bagaimana mereka itu dilindungi dengan BPJS dan melalui jalur yang resmi. Kalau nanti negara yang dituju, misalnya Jepang, KBRI juga akan bertanggung jawab terhadap pekerja kita yang ada di sana,” terangnya.
Saat ditemui awak media, Wabup juga menyampaikan perkembangan positif terkait penurunan angka pengangguran di Kabupaten Madiun selama kurang lebih 1,5 tahun masa kepemimpinannya bersama Bupati Madiun. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya angka pengangguran di Kabupaten Madiun masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka tersebut kini mengalami penurunan menjadi 3,01 persen, sementara rata-rata Provinsi Jawa Timur berada di angka 3,60 persen.
“Ini luar biasa. Salah satunya, upaya untuk mengurangi pengangguran dilakukan melalui hilirisasi investasi yang cukup besar di Kabupaten Madiun. Selain itu, SMK PGRI 1 Mejayan juga turut berperan dalam mempersiapkan tenaga-tenaga kerja yang berkualitas,” ujar Purnomo.
Melalui pelaksanaan Workshop SMK Go Global Berbasis Digital ini, diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan dunia industri dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing global. Dengan demikian, lulusan SMK di Kabupaten Madiun tidak hanya memiliki peluang kerja yang lebih luas, tetapi juga mampu berkontribusi dalam menekan angka pengangguran di daerah.
Penulis : Puguh Setiawan
Sumber : Kominfo Kabupaten Madiun
