Ia juga menyampaikan dugaan, bahwa warga lain yang terdampak rencana pembangunan mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan sosial.
Meski demikian, dugaan tersebut belum disertai kesimpulan pemeriksaan independen yang memastikan adanya hubungan sebab-akibat antara sengketa lahan dan penyaluran bansos.
Menurut Rizky, pengaduan tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut atas persoalan yang sebelumnya dibahas dalam hearing di Komisi A DPRD Jember. Ia menilai forum tersebut belum menghasilkan keputusan yang menyelesaikan masalah di lapangan.
“Ini salah satu rangkaian dari hasil hearing kemarin. Hasil hearing kemarin mereka juga tidak mengambil keputusan apa pun, sehingga akhirnya kami menempuh jalur laporan ini untuk paling tidak bisa mem-follow up hasil hearing kemarin,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Laskar Jahanam, Wahyu Baskoro, menambahkan bahwa persoalan titik pembangunan KDMP masih membutuhkan kejelasan.
Menurut dia, Komisi A DPRD Jember sebelumnya menyampaikan akan berkomunikasi dengan pihak Agrinas dengan mengacu pada hasil musyawarah desa.
“Penentuan titik KDMP-nya itu sudah dijamin oleh DPRD Komisi A. Waktu itu Komisi A yang hadir di sana menyampaikan bahwa mereka akan berkomunikasi dengan Agrinas. Tetap akan merujuk kepada hasil Musdes yang sudah sah,” kata Wahyu.
Wahyu menyebut dokumen yang dimiliki organisasinya menunjukkan lokasi yang disepakati melalui musyawarah desa berada di sebelah barat balai desa, bukan di permukiman warga.
Perbedaan mengenai lokasi yang direncanakan dan lokasi yang disebut tercantum dalam dokumen tersebut turut menjadi bagian dari pengaduan.
Laskar Jahanam mengadukan dua persoalan, yakni dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyaluran bansos dan dugaan perbuatan melawan hukum terkait penentuan lokasi KDMP.
Penilaian atas dugaan tersebut sepenuhnya memerlukan pemeriksaan dan pembuktian melalui prosedur yang berlaku.
Hingga berita ini disusun, Kepala Desa Jatimulyo, Buhori, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp. Belum ada keterangan resmi yang dapat dicantumkan mengenai hasil pemeriksaan Unit Pidsus Satreskrim Polres Jember maupun penetapan status hukum pihak yang diadukan.
