Menurut Ipuk, digitalisasi pemerintahan di Banyuwangi terus dikembangkan melalui penguatan regulasi, integrasi sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan layanan digital hingga tingkat desa.
Salah satu program yang mendapat perhatian pemerintah pusat adalah digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos.
Banyuwangi dipercaya menjadi daerah percontohan atau pilot project digitalisasi bansos sejak September 2025. Program tersebut dirancang untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan transparan.
Setelah melalui uji coba di Banyuwangi, proyek tersebut kini akan diperluas ke sejumlah daerah lain di Indonesia.
“Ini adalah sebuah kepercayaan yang berharga di mana Banyuwangi menjadi model laboratorium hidup transformasi digital pemerintahan daerah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik secara nasional,” ujar Ipuk.
Selain Portal Perlinsos, Banyuwangi juga mengandalkan Smart Kampung. Sistem pelayanan publik digital terintegrasi ini memfasilitasi berbagai kebutuhan masyarakat, mulai administrasi kependudukan, bantuan sosial, pendidikan, hingga kesehatan.
Ada pula Banyuwangi One ID atau Banyuwangi One/Single Identity. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik cukup dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Ipuk mengatakan pengembangan teknologi digital akan terus diarahkan agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam mempercepat akses dan mempermudah pelayanan publik. (*)
