Di sisi lain, DPRD Banyuwangi baru-baru ini menyoroti kebijakan pemangkasan dan penghematan anggaran belanja daerah tahun 2026 yang mencapai ratusan miliar rupiah.
“Kami berharap kedatangan KPK dapat memastikan bahwa efisiensi anggaran ini bebas dari penyelewengan dan sisa anggaran tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk program yang mendesak bagi masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, penghormatan terhadap hak-hak warga negara, serta tata kelola pemerintahan yang demokratis,” ujar John kepada wartawan media ini, Rabu (26/8/2026).
Sebagai seorang aktivis, John berharap rencana kedatangan KPK ke Banyuwangi pada akhir Agustus 2026 dapat membuka ruang dialog yang inklusif dengan koalisi masyarakat sipil, mahasiswa, LSM, serta media cetak maupun online.
Menurut dia, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam penanganan kasus maupun laporan dugaan korupsi yang mandek di daerah harus menjadi salah satu agenda yang berani ditanyakan kepada KPK.
Ia menilai berbagai persoalan tersebut perlu disikapi secara optimistis, namun tetap kritis, sehingga kehadiran KPK dapat memberikan dampak nyata bagi penguatan pengawasan publik.
“Harapan utama dari perspektif aktivis adalah kedatangan ini tidak sekadar menjadi seremonial formalitas, melainkan membawa dampak nyata pada transparansi tata kelola anggaran dan penguatan pengawasan publik di Bumi Blambangan,” pungkas John./////////
