Banyuwangi, seblang.com – Kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) ke Kabupaten Banyuwangi pada Senin (31/8/2026) merupakan bagian dari agenda pembinaan, pencegahan, sekaligus evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan.
Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono mengatakan, kedatangan KPK tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang digelar pada 12 Agustus 2025.
Menurut Mujiono, evaluasi dan pembenahan dilakukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
“Intinya KPK di Banyuwangi untuk pembenahan tata kelola. Kalau ada yang kurang benar dan kurang sempurna, supaya lebih baik lagi, supaya jelas dan transparan,” ujar Mujiono kepada wartawan, Minggu (30/8/2026).
Ia menjelaskan, kegiatan pembinaan dan pencegahan tersebut tidak hanya dilakukan di Banyuwangi. Agenda serupa juga dilaksanakan di sejumlah daerah lain di Jawa Timur (Jatim).
“Kebetulan gilirannya pada 31 Agustus 2026 ke Banyuwangi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Mujiono juga menanggapi pertanyaan terkait informasi dugaan pengkondisian oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan kepada Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Banyuwangi.
Informasi tersebut berkaitan dengan dugaan permintaan kepada setiap sekolah untuk mengumpulkan dana sekitar Rp30 juta hingga Rp40 juta untuk penyambutan petugas KPK RI yang datang ke Banyuwangi.
