Situbondo, seblang.com – Zainiye, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, kembali turun tangan untuk memantau secara langsung situasi bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Situbondo, termasuk Kecamatan Kendit, Kecamatan Bungatan, dan Kecamatan Mlandingan. Bersama Wakil Bupati Situbondo terpilih, Ulfi, perwakilan dari LPBINU, dan BPBD Kabupaten Situbondo, Zainiye menyapa langsung masyarakat yang terdampak banjir ekstrem.
“Kami datang untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak banjir. Kami ingin memastikan bahwa bantuan yang dibutuhkan segera sampai kepada mereka,” ujar Zainiye. Rabu, (5/2/2025).
Dari hasil pantauannya, Zainiye menemukan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius. Pertama, situasi di Situbondo saat ini sudah masuk dalam kategori darurat bencana. Oleh karena itu, ia mendesak agar status Kabupaten Situbondo ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Dengan status tanggap darurat, diharapkan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan lebih cepat dan efisien.
“Konsekuensi dari status tanggap darurat adalah segala kebutuhan masyarakat harus disiapkan secara cepat dan instan,” tegasnya.
Zainiye juga menyoroti banyaknya rumah yang rata dengan tanah akibat banjir, terutama di Tambak Ukir. Selain itu, air masih menggenangi beberapa wilayah, seperti di Kendit, hingga saat ini belum surut. Ia telah berkoordinasi dengan kepala BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat penyaluran bantuan makanan dan kebutuhan lainnya ke lokasi-lokasi bencana.
“Makanan cepat saji harus segera didistribusikan ke titik-titik bencana yang terdampak banjir. Kami juga meminta agar dapur umum segera didirikan,” katanya.
Selain bantuan makanan, Zainiye juga menekankan pentingnya penyediaan tempat tinggal yang layak bagi para korban banjir yang rumahnya hancur. Ia meminta agar rumah-rumah sederhana atau rumah layak huni segera dibangun untuk mereka.
“Jumlah rumah yang hancur cukup banyak, sehingga perlu tindakan cepat untuk membangun kembali tempat tinggal mereka,” ujarnya.
Zainiye juga menyoroti masalah banjir yang berulang di beberapa daerah, seperti di Kendit. Ia mendesak agar infrastruktur yang dapat mengatasi masalah banjir, seperti normalisasi sungai dan pengerukan sungai yang dangkal, segera dibangun pada tahun 2025.
“Ini sudah menjadi tanggap darurat, jadi di tahun 2026 tidak boleh terjadi lagi. Normalisasi dan pengerukan sungai-sungai yang sudah mulai dangkal juga harus segera dilakukan,” tegasnya.
Zainiye berharap pemerintah daerah dan semua pihak terkait dapat segera mengambil langkah-langkah antisipasi pasca bencana banjir ini. Ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir.
