Banyuwangi, seblang.com – Memasuki masa pendaftaran anak sekolah tahun ajaran baru 2025-2026, sistem pendidikan nasional kembali disorot. Ketua Lembaga Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Banyuwangi, Sulaiman Sabang S.H., melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan sistem penerimaan murid baru (SPMB) mulai tingkat SD, SMP hingga SMA negeri yang dinilai semakin membingungkan dan menyusahkan orang tua.
Menurut Sulaiman, kebijakan pendidikan yang diterapkan dalam beberapa tahun terakhir, sejak masa Menteri Muhadjir, Nadiem Makarim hingga menteri pendidikan saat ini, justru menciptakan kebingungan dan ketidakpastian bagi para siswa dan orang tua.
“Sistem pendidikan sekarang semakin carut-marut. Setiap ganti menteri, selalu ganti sistem. Tidak ada arah yang jelas, dan yang jadi korban adalah rakyat,” ujarnya tegas, Selasa (3/6/2026).
Aktivis senior di Bumi Blambangan ini juga menilai, SPMB yang diterapkan saat ini sangat bertentangan dengan semangat UUD 1945, khususnya dalam hal pemerataan akses pendidikan. “Anak bangsa seharusnya bisa sekolah dengan mudah di manapun. Jangan dibatasi oleh aturan zonasi yang tak relevan dengan kondisi daerah,” lanjutnya.
Sulaiman menyebut, kebijakan pendidikan nasional tidak dibangun dengan kajian yang matang. “Pendidikan bukan ajang coba-coba. Ini menyangkut masa depan bangsa. Kok bisa, sistem sebesar ini dibuat tanpa melihat realitas Indonesia yang begitu beragam, baik geografis, ekonomi, maupun infrastruktur?” katanya.
Ia juga mengkritik pola pikir para pengambil kebijakan yang dinilainya sempit dan terputus dari semangat para pendiri bangsa. “Coba buka kembali sejarah pendidikan yang dirintis Budi Utomo. Lihat kembali amanat UUD 1945. Pendidikan itu tanggung jawab negara. Jangan ada anak Indonesia yang sulit sekolah hanya karena regulasi yang kaku dan tidak berpihak pada rakyat kecil,” tegasnya.
GERAK Banyuwangi bahkan menyatakan penolakan keras terhadap sistem penerimaan siswa baru yang berlaku saat ini. Mereka mendesak pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi anak-anak untuk mendaftar ke sekolah negeri di wilayah domisili mereka, tanpa dibatasi aturan teknis yang membingungkan.
“Pendidikan bukan hanya soal masuk sekolah. Tapi bagaimana negara menjamin anak-anak kita bisa belajar tanpa stres sejak dari proses pendaftaran. Kalau urusan masuk sekolah saja sudah bikin pusing tujuh keliling, bagaimana kita bicara masa depan bangsa?” pungkas Sulaiman.
